Sejumlah Hotel di KLU Tunggak Pajak Miliaran Rupiah

Tanjung (Suara NTB) – Sebagai destinasi wisata internasional, keberadaan hotel berbintang harusnya memberi kesan membanggakan bagi daerah. Tetapi apa jadinya jika hotel-hotel berbintang itu justru “mengemplang” alias menunggak pajak hingga miliaran rupiah?

Besarnya pajak tertunggak di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sampai 27 Juli 2016 mencapai Rp 30,821 miliar lebih. Angka tersebut menyusut dari total akumulasi tunggakan sampai dengan 31 Desember 2015 lalu sebesar Rp 45,616 miliar.

Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KLU, L. M. Irwan, melalui Kabid Akuntansi, Husnul Abadi, di ruang kerjanya, Kamis (4/8/2016) menyebut, piutang daerah dari Rp 45,616 miliar itu, terbagi ke dalam dua item, yaitu piutang PAD sebesar Rp 37,173 miliar, dan piutang non PAD sebesar Rp 8,443 miliar.

‘’Bedanya, piutang non PAD yang terdiri atas PKB, BBN – KB, PBB – KB, ABT -AP, dan pajak rokok telah seluruhnya terbayarkan. Sedangkan piutang daerah dari item PAD, hanya terealisasi sebesar Rp 6,350 miliar lebih pada periode Desember 2015 – Juli 201u. Sisanya masih besar, yakni Rp 30,822 miliar,’’ terangnya.

Rinciannya sisa piutang daerah antara lain, pajak hotel Rp 9,352 miliar, pajak restoran sebesar Rp 5,571 miliar, pajak hiburan Rp 509,476 juta, PBB sebesar Rp 9,906 juta, retribusi Rp 2,748 miliar, denda pajak hotel Rp 1,442 miliar, Rp 1,246 miliar denda pajak restoran dan Rp 50,971 juta dari denda pajak hiburan. Dari 9 item piutang PAD, hanya 1 item yang terlunasi yakni Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp 685,888 juta.

“Dari sekian banyak wajib pajak yang menunggak, ada beberapa hotel berbintang yang tunggakannya besar. Angka tunggakannya mencapai miliaran rupiah,” ungkap Husnul.

Pihaknya mengharapkan ada keseriusan dari manajemen hotel untuk membayar, karena jika tidak, pihaknya akan meneruskan persoalan ini ke kepala daerah untuk ditindaklanjuti. Apalagi sesuai Undang-undang, pemerintah dibolehkan meneruskan persoalan ini ke APH (Aparat Penegak Hukum). ‘’Pajak itu dibayarkan konsumen ke daerah, jadi tidak ada alasan mereka mengendapkan,” papar Husnul.

Di sisi lain, Husnul mengaku heran dengan kealpaan manajemen hotel membayarkan pajak ke daerah. Betapa tidak, di antara penunggak pajak itu, terdapat nominal pajak yang tidak dibayarkan dari tahun 2014 lalu. Dari salah satu manajemen hotel, akunya, pihaknya sudah bertemu. Dari pertemuan ini disepakati, jika manajemen hotel siap membayar pajak untuk tahun sebelumnya.  (ari)