Sehatkan APBD, Pemprov Ajukan Pinjaman Daerah Rp750 Miliar

H. Ridwan Syah (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengajukan usulan pinjaman daerah melalui dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp750 miliar. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai program strategis proyek percepatan jalan tahun jamak dan pengembangan RSUD NTB.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, M.Sc., M.M., M.TP menjelaskan, alasan Pemprov NTB mengajukan pinjaman daerah lewat dana PEN. Karena pandemi Covid-19 tidak hanya berimbas pada aspek kesehatan, tetapi juga aspek ekonomi dan sosial. Serta turut mempengaruhi kondisi keuangan daerah Pemprov NTB. Pada tahun 2020 dilaksanakan realokasi dan refocusing APBD untuk penanganan Covid-19 yang meliputi penanganan kesehatan, pemberian jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang dan stimulus ekonomi dengan total Rp928 miliar.

Iklan

Selanjutnya, pada 2021, merujuk pada PMK 17/2021, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan realokasi dan refocusing belanja APBD dalam rangka menyediakan dukungan untuk belanja kesehatan, yaitu kebutuhan vaksinasi penanganan Covid-19 sebesar 8 persen dari DAU atau DBH senilai Rp118,054 miliar.

Di samping itu, telah dilakukan pemotongan terhadap DAK sebesar Rp48,825 miliar.  Sehingga total realokasi dan refocusing APBD untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp166,825 miliar.

Selain adanya realokasi dan refocusing, serta pemotongan dana transfer pusat (DAU atau DBH), Pemprov NTB juga mengalami penurunan penerimaan yang bersumber dari PAD. Baik dari retribusi maupun pajak mengingat kondisi perekonomian yang sedang menurun saat ini.

Dengan kondisi seperti itu, kata Ridwan, maka diperlukan langkah taktis guna memulihkan kondisi APBD NTB untuk menuntaskan pelaksanaan program strategis dan unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Langkah alternatif yang diambil Pemprov NTB yaitu dengan memanfaatkan fasilitas yang telah disiapkan oleh Pemerintah melalui Program Pinjaman PEN Daerah.

‘’Pinjaman dibutuhkan untuk menyehatkan APBD sekaligus pemulihan ekonomi dalam batas kemampuan fiskal daerah. Secara teknis kita menunggu persetujuan pusat dalam waktu dekat,’’ ujar Ridwan dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 7 Juli 2021.

Selain itu, kata Ridwan, ada beberapa alasan mendasar sehingga Pemprov NTB mengajukan pinjaman PEN daerah. Antara lain, NTB merupakan area terdampak Covid-19 yang menyebabkan kegiatan perekonomian masyarakat tertekan.

Sebelumnya, pada tahun 2018 Provinsi NTB terkena bencana gempa dahsyat dimana menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang cukup parah sehingga dinyatakan sebagai bencana nasional. Adanya rasionalisasi pendapatan, realokasi dan refocusing anggaran akibat bencana tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan khususnya infrastruktur dan pelaksanaan program kegiatan strategis/prioritas di NTB.

Dijelaskan, pinjaman PEN darah bertujuan untuk menanggulangi permasalahan keterbatasan kemampuan keuangan daerah akibat pandemi Covid-19 terhadap program pembangunan infrastruktur di Provinsi NTB tahun 2021. Terutama, infrastruktur yang berdampak kepada perbaikan kondisi ekonomi dan sosial di Provinsi NTB.

‘’Diharapkan, rencana pembangunan infrasturuktur yang rencananya akan dibiayai melalui Program PEN Daerah dapat optimal. Sehingga dapat berdampak pada meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat NTB di masa pandemi Covid-19,’’ terangnya.

Ridwan menyebut jumlah pinjaman dana PEN yang diajukan sebesar Rp750 miliar. Untuk mendukung pembangunan intrastruktur strategis Provinsi NTB. Yaitu, penyelesaian program pembangunan jalan tahun jamak sebesar Rp250 miliar. Adapun sisanya akan dipenuhi dari APBD.

Kemudian, pinjaman tersebut juga akan digunakan untuk pengembangan RSUD NTB. Rencananya akan dipergunakan untuk pembangunan lanjutan Gedung Trauma Center dan Pembangunan Gedung IGD Terpadu guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sekaligus merupakan komitmen Pemprov NTB untuk menyukseskan pelaksanaan event MotoGP dan pengembangan KEK Mandalika. Total usulan yang dibutuhkan untuk pengembangan RSUD NTB sebesar Rp500 miliar.

Ridwan menjelaskan, konsep awal pembangunan Gedung Trauma Center RSUD  NTB, pembangunannya sebanyak 6 lantai, untuk mendukung event MotoGP. Akan tetapi pada tahun 2020 baru dapat dibangun dua lantai dengan sumber dana APBD. Sehingga perlu dilanjutkan pembangunannya menjadi 6 lantai seperti rencana awal.

Sejak bulan Agustus 2020 hingga saat ini fasilitas gedung dan alat kesehatannya digunakan untuk melayani pasien Covid-19. Melalui dana PEN Daerah diusulkan untuk melanjutkan pembangunan Gedung Trauma Center  untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus merealisasikan komitmen pemerintah daerah mendukung pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Mandalika MotoGP.

Kemudian pembangunan IGD Terpadu dan Gedung Perawatan. Jumlah pasien IGD RSU NTB dari hari ke hari semakin meningkat signifikan. Sehingga perlu segera diambil langkah-langkah untuk meningkatkan sarpras yang tersedia melalui pembangunan IGD Terpadu RSUD NTB, dengan beberapa alasan.

Antara lain, overload pelayanan IGD dibandingkan dengan kapasitas sarpras yang tersedia. Tercatat jumlah kunjungan pasien ke IGD RSUD NTB tiga tahun periode 2016-2018 sebanyak 18.595 orang.

 terjadi stagnasi pasien IGD pada setiap akhir pekan berkisar 35 – 45 orang. Bed Occupancy Rate (BOR) di RSU Provinsi NTB telah mencapai lebih dari 76,1 persen,  Ratio tempat tidur belum memenuhi standar.

Selain itu, perlu peningkatan layanan penunjang lainnya seperti laboratorium, radiologi dan farmasi untuk menunjang pelayanan kesehatan di IGD. Usulan dana lewat DAK tahun 2020 untuk pembangunannya melalui Kementerian Kesehatan ditolak. Tindakan Bedah Sentral di RSUD NTB tahun 2018 tercatat sebanyak 6.693 tindakan operasi, 2019 mencapai lebih dari 8.564 tindakan dan pada tahun 2021 diproyeksikan meningkat menjadi10.901 tindakan operasi.

Di sisi lain adanya pertambahan jumlah kasus Covid-19 yang dirawat/dirujuk ke RSUD NTB sangat mempengaruhi penanganan dan perawatan pasien rutin yang dirawat ruang perawatan, berhubung sebagian tempat tidur dan ruang perawatan yang ada di alih fungsikan menjadi ruang perawatan pasien Covid-19. Standar prosedur dalam penanganan pasien covid-19 tentunya memiliki perbedaan/tidak sama dengan prosedur penanganan pasien rutin/reguler.

‘’Oleh karena itu diperlukan peningkatan layanan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat NTB. Maka RSUD Provinsi NTB bermaksud membangun Gedung Instalasi Gawat Darurat  Terpadu serta Gedung Perawatan pada RSUD Provinsi NTB yang lebih representatif,’’ terangnya.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini mengatakan saran dari DPRD NTB agar Pemprov mengambil pinjaman daerah dinilai sangat realistis. Ia mengatakan Gubernur mempertimbangkan dengan baik saran tersebut dalam upaya pemulihan ekonomi sekaligus  menyehatkan APBD NTB yang sangat terganggu akibat rasionalisasi dan refocusing anggaran untuk membiayai penanganan Covid-19.

‘’Apalagi ditambah dengan  pendapatan yang cenderung menurun akibat melemahnya aktivitas ekonomi di daerah,’’ katanya.

Mengenai besaran usulan pinjaman sebesar Rp750 miliar tersebut, Ridwan mengatakan  disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah. Saat ini usulan sedang di evaluasi oleh Pusat.

‘’Pinjaman ini bila disetujui akan masuk dalam APBDP 2021. Yang  ditawarkan oleh pusat ke daerah adalah   pinjaman PEN daerah  melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur,’’ tandasnya. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional