Segera Diterapkan, 50 Persen ASN Masuk Kantor

Lalu Hamdi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB segera menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 67/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tatanan Normal Baru. Pemprov akan membatasi ASN yang masuk kantor sebesar 50 persen sesuai dengan status penyebaran Covid-19 di daerah ini yang masuk zona oranye atau risiko sedang.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 11 September 2020 siang mengatakan pihaknya sedang menyusun draf surat edaran gubernur menindaklanjuti edaran Menteri PANRB tersebut. ‘’Ini sedang kita susun. Mau bawa, paraf ke Pak Sekda. Kita tindaklanjuti sesuai surat edaran Menteri PANRB,’’ kata Hamdi.

Iklan

Hamdi mengatakan, jika surat edaran gubernur tersebut segera rampung, maka mulai Senin depan, ASN Pemprov NTB yang masuk kantor sudah dibatasi maksimal 50 persen. Dijelaskan, surat edaran Menteri PANRB tersebut harus ditindaklanjuti dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.

‘’Kita harus tindaklanjuti dalam rangka pencegahan Covid-19. Itu kebijakan nasional,’’ jelasnya.

Dalam pengaturan ASN yang masuk kantor, kata Hamdi, nantinya dilakukan oleh OPD masing-masing. Mereka yang mengatur supaya tak mengganggu pelayanan publik dan  kesehatan tetap jadi perhatian.

‘’Nanti ada informasi dua mingguan dari Satgas Covid-19. Yang akan memberikan informasi status masing-masing kabupaten/kota. Itu menjadi acuan kepala OPD menetapkan pegawai yang masuk. Apakah 75 persen, 50 persen, 25 persen dan 100 persen. Itu acuannya nanti,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB No. 67/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Sistem kerja baru bagi ASN tersebut dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO)  berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten/kota.

Dalam surat edaran tersebut,  bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus Covid-19, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau WFO paling banyak 100 persen. Sementara untuk wilayah berkategori risiko rendah, jumlah ASN yang melaksanakan WFO paling banyak 75 persen.

Untuk instansi pemerintah pada wilayah berkategori risiko sedang, jumlah ASN yang melakukan WFO paling banyak 50 persen. Sedangkan untuk yang berisiko tinggi, jumlah pegawai yang WFO paling banyak 25 persen.

Pengaturan kehadiran ASN yang bekerja dari kantor tujuannya untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 di lingkungan kantor instansi pemerintah. Pengaturan sistem kerja baru bagi ASN ini dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) maupun bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH) berdasarkan data zonasi risiko dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Menteri Tjahjo mengingatkan seluruh ASN agar dapat menjadi pelopor dan teladan dalam penerapan tatanan normal baru dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Namun tetap optimal, aman, serta produktif dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. (nas)