Segera Diresmikan, Pengerjaan Gedung LTSP-P2TKI di Sumbawa Dipercepat

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LTSP-P2TKI) di Kabupaten Sumbawa diharapkan dipercepat penyelesaiannya. Sehingga dapat segera dioperasikan guna memberikan pelayanan optimal terhadap calon TKI yang hendak bekerja ke luar negeri. Kantor tersebut diharapkan dapat diresmikan penggunaannya akhir Agustus atau awal September mendatang.

Hal ini berdasarkan hasil rapat evaluasi mengenai progres LTSP yang dilaksanakan di Kantor Disnakertrans Sumbawa, belum lama ini. Hadir dalam evaluasi ini Kepala Disnakertrans NTB, Drs. H. Wildan, Kepala BP3TKI Mataram, Mucharom Ashadi, S.Ag, dan sejumlah pihak dari instansi terkait.

Iklan

Kepala Disnakertrans NTB, Drs. H. Wildan menyampaikan kedatangan pihaknya bersama rombongan dalam rangka memonitor kegiatan LTSP-P2TKI. Disamping juga melaksanakan program kewirausahaaan dengan memberikan pelatihan terhadap eks pekerja migran, supaya bisa mengelola usaha untuk lebih berkembang kedepannya. Kemudian memberikan pemahaman kepada calon TKI dan TKI, supaya sebelum berangkat ke luar negeri dapat melengkapi persyaratan sesuai prosedur yang berlaku. Sosialisasi tersebut dilakukan mulai dari Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, termasuk Sumbawa. Tentunya dengan keberadaan LTSP nantinya diharapkan dapat meminimalisir dan menekan permasalahan terhadap CTKI yang hendak berangkat ke luar negeri.

Mengenai LTSP-P2TKI ini target sebelumnya operasionalnya sudah dilakukan pada Juli atau Agustus. Mengingat di Kabupaten Sumbawa progresnya sudah 80 persen, diharapkan paling lambat awal September sudah dilounching. Dimana 20 persen yang tersisa tinggal masalah kecil. Misalnya masalah daya listrik, dan geset untuk persiapan manakala listrik mati. Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) sendiri masih ada beberapa kendala terutama tenaga dari Imigrasi. Sebelumnya sudah ada dua orang yang dilatih, masih perlu tiga orang lagi untuk mendukung operasional nantinya. Sedangkan mengenai regulasi sudah tidak ada persoalan.

“Progresnya sudah 80 persen. Yang 20 persen belum selesai ini tinggal masalah kecil. Harapannya mudah-mudahan paling lambat awal September sudah bisa dilaunching,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BP3TKI Mataram, Mucharom Ashadi, S. Ag menjelaskan program LTSP-P2TKI ini merupakan program nasional yang diinisiasikan BNP2TKI bekerjasama dengan KPK guna mengantisipasi persoalan yang selama ini dihadapi oleh TKI. Dalam hal ini akan dilakukan perbaikan mulai dari pengurusan dokumen, pelatihan, dan lain sebagainya. Pogram ini tidak hanya di Provinsi NTB tetapi juga di 9 Provinsi lainnya degan total ada di 52 titik kabupaten.

Untuk NTB dalam pertemuan yang dilakukan gubernur dengan sejumlah perwakilan kabupaten pada 8 November 2016 lalu, sudah disepakati di 6 kabupaten nantinnya akan dibangun sebuah layanan terpadu. Guna menangani persiapan pengurusan dokumen, pelayanan, perlindungan, termasuk proses pemberdayaan dan lainnya. Kabupaten tersebut yakni Sumbawa, Bima, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Barat. Dimana di LTSP nantinya akan berkumpul semua stakeholder terkait.

Seiring berjalannya waktu, sudah disusun rencana aksi (renaksi) untuk masing-masing kabupaten ditetapkan waktunya. Dimana untuk tiga kabupaten yang diprioritaskan, yakni Sumbawa,Loteng dan Lotim. Kini pihaknya melakukan evaluasi terhadap renaksi tersebut.

“Renaksi itu kita evaluasi lagi karena ternyata capaian belum memenuhi target. Kita hadir di sini (Sumbawa) dalam rangka mengevaluasi sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan,” terangnya.

Tentunya dari perkembangan di Sumbawa seperti yang disampaikan, gedung yang berada di LLK sudah mencapai 80 persen. Tinggal sarana pendukung yang perlu dilengkapi. Jika dilihat dari target renaksi sebelumnya untuk peluncuran pada Juli-Agustus, maka masih ada waktu untuk mengejar ketertinggalan yang ada. Yang terpenting sarana pendukung saat ini terkait peralatan untuk operasional Disdukcapil dan peralatan pelayanan operasional penerbitan paspor Imigrasi. Karena hal ini merupakan komitmen dari BNP2TKI, maka alatnya sudah ada.

Alat tersebut sudah dibeli pada Desember 2016 lalu masing-masing satu set untuk tiga lokasi kabupaten. Peralatannya untuk penerbitan paspor sudah berada di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dan untuk peralatan Disdukcapil sudah ada di kantor Diasnakertrans Provinsi. Peralatan ini tinggal digeser ke masing-masing lokasi. Makanya supaya alat bisa secepatnya digunakan, pihak kabupaten diharapkan dapat melakukan percepatan terhadap persediaan tempat. Sehingga akhir Agustus mendatang sudah bisa diresmikan.

“Kita harapkan supaya segera untuk persiapan tempat, supaya alatnya bisa cepat dikirim. Tentu setelah alat tiba kami juga harap teman kabupaten untuk mengawal proses instalasi yang akan dilakukan oleh teman-teman dari pusat,” tukasnya.

Sedangkan Kepala Disakertrans Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur mengakui untuk persiapan sudah 80 persen. Sisanya tinggal persoalan-persoalan kecil. Seperti halnya memasukkan daya, genset dan lainnya. Pihaknya pun mencoba mengupayakan mencari solusinya. Terkat persiapan mengenai ruangan pihaknya juga sudah memberikan target kepada PPK supaya dalam waktu dekat diselesaikan. “Kami akan berupaya secepatnya diselesaikan. Sehingga LTSP ini bisa cepat dilounching,” terangnya.

Mengenai SDM sendiri, tinggal menunggu dikeluarkan SK oleh kepala instansi masing-masing. Terkecuali Imigrasi yang masih memerlukan peambahan. Sedangkan terkait regulasinya sudah tidak ada persoalan. Tinggal mendorong untuk percepatan. Adapun target sebelumnya rencana awalnya selesai bulan Agustus. Namun agak molor karena masih terkendala terkait daya. Namun hal ini akan segera diupayakan percepatan. Sehingga ditargetkan untuk peluncuran nantinya awal September. “Target untuk launching awal September lah,” pungkasnya. (ind/arn/*)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional