Sebulan ke Depan, Gubernur Targetkan Tak Ada Masyarakat Tinggal di Bawah Tenda

Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah saat acara Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi di Kantor Gubernur NTB, Jumat, 26 Oktober 2018. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Si., menegaskan, saat ini semua perhatian Pemprov NTB tertuju pada rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa pada tujuh kabupaten/kota yang terdampak. Diharapkan dalam sebulan ini, semua masyarakat sudah tak ada lagi tinggal di bawah tenda.

‘’Sekarang itu  semua perhatian pada rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Dengan satu sasaran, mudah-mudahan sebulan ini kita mampu menyelesaikan. Sehingga tidak ada lagi masyarakat kita yang masih tinggal di tenda,’’ kata gubernur pada acara “Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi” di Halaman Kantor Gubernur, Jumat, 26 Oktober 2018.

Iklan

Gubernur mengatakan dirinya sudah meminta Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah untuk memcermati persoalan-persoalan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Bahkan, laporan perkembangan penanganan pascabencana termasuk mengenai pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) terus diperbarui tiap hari.

Dr. Zul – sapaan akrabnya mengatakan pencairan dana bantuan stimulan korban gempa  di Lombok Barat dan Lombok Utara agak sedikit terlambat. Karena salah persepsi sejak awal. Disangkanya dana bantuan itu masuk ke rekening pribadi dan cair ke masing-masing individu.

Berdasarkan pengalaman pemerintah dalam menangani bencana, penggunaan dana akan  susah dikontrol jika cair ke rekening pribadi. Kadang susah dikontrol jika masyarakat menggunakan dana bantuan tersebut untuk keperluan lain. Sehingga ini yang kemudian menjadi masalah di kemudian hari. Jika masyarakat diminta pertanggungjawabannya.

‘’Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman dibuat Pokmas. Sehingga pertanggungjawabannya cukup  Pokmas saja. Tetapi pembentukan Pokmas ini jadi masalah,’’ ujarnya.

Apalagi sebelumnya ada persyaratan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bahwa rumah yang dibangun tahan gempa, seperti Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Sekarang masyarakat boleh memilih membangun rumah instan kayu (Rika) dan Rumah Instan Konvensional (Riko).

Terpisah, Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH menyebutkan jumlah huntara yang telah terbangun lebih dari 20 ribu unit. Kebutuhan huntara sesuai laporan rumah yang rusak berat sekitar 83 ribu unit.

Khalik berharap dalam satu bulan ke depan semua huntara yang dibutuhkan masyarakat sudah terbangun. Mengenai adanya masyarakat yang tinggal di dekat kandang ternak karena belum ada huntara, Khalik mengaku kondisi di lapangan ada yang seperti itu.

Dijelaskan, huntara yang dibangun saat ini dilakukan oleh NGO dan masyarakat secara mandiri. Namun ada juga pemda kabupaten/kota seperti Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Kota Mataram yang mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan 2018 untuk membangun huntara.

‘’Lombok Barat dan KLU setahu saya ndak ada. Terhadap yang tak ada ini kemudian kita dorong. Kalau ada yang memberikan bantuan spandek kita dorong ke lokasi itu,’’ katanya.

Untuk Lombok Barat dan KLU, kata Khalik, memang perlu kerja keras. Apa yang menjadi harapan gubernur, sebulan ke depan masyarakat tak lagi tinggal di bawah tenda. ‘’Memang NGO siap membangun sejumlah rumah yang rusak berat. Tapi kita belum dapatkan progress report terbaru,’’ tandasnya. (nas)