Sebelum Putusan MA, 1.500 Peserta BPJS di NTB Turun Kelas

Ilustrasi Kartu BPJS

Mataram (Suara NTB) – Tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunggu arahan lebih lanjut. Terutama untuk proses pengurusan BPJS di daerah, termasuk NTB.

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Sarman Palipadang, menerangkan pihaknya sampai saat ini masih menunggu arahan dari pusat terkait hal-hal yang perlu dilakukan maupun program selanjutnya terkait pembatalan tersebut. “Menurut manajemen kami, salinan putusan (MA) itu belum sampai kepada manajemen BPJS Kesehatan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa, 10 Maret 2020.

Iklan

Diterangkan Sarman pihaknya akan segera menginfokan perubahan peraturan mengikuti putusan MA jika salinan putusan telah diterima. Khususnya terkait informasi terbaru besaran iuran yang akan diterapkan. “Kalau nanti (salinan putusan) sudah ada, pasti segera kami infokan,” ujar Sarman. Menurutnya seluruh putusan MA pasti akan dijalani jika sudah menjadi keputusan resmi. “BPJS Kesehatan ini kan di bawahnya Presiden. Jadi apapun keputusan pemerintah pasti akan tetap kami laksanakan,” sambungnya.

Di sisi lain, mengikuti kenaikan iuran BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu diakui Sarman telah banyak peserta yang memutuskan turun kelas. “Terakhir kemarin 1.500 sekian yang sudah turun kelas,” ujarnya. Perpindahan kelas terutama terjadi dari peserta mandiri kelas dua menjadi kelas tiga. Alasannya untuk mengurangi jumlah iuran yang harus dibayarkan setiap bulannya.

Mengikuti putusan MA untuk membatalkan kenaikan iuran tersebut, Sarman menyebut pihaknya akan menunggu mekanisme terbaru yang akan diberlakukan. “Kalaupun nanti (setelah kenaikan iuran resmi dibatalkan) peserta (BPJS Kesehatan) ingin naik kelas lagi, kita tunggu petunjuknya seperti apa,” ujar Sarman.

Sebagai informasi, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui judicial review terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Di mana Pasal 34 Ayat 1 dan 2 dalam Perpres tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan beberapa undang-undang yang lain. Terutama mengenaik kenaikan tarif iuran BPJS yang mencapai 100 persen. Di mana kenaikan iuran untuk peserta kelas III dari Rp25.500 per bulan menjadi Rp42 ribu, kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, kelas I dari Rp80 ribu mejadi Rp160 ribu. Dengan keputusan dari MA tersebut maka iuran BPJS akan kembali seperti sebelum Perpres Nomor 75 diterbitkan. (bay)

Advertisement ucapan idul fitri ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional