Sebelum Musda, Golkar Kota Bima Harus Gelar Muscam

Mataram (suarantb.com) – DPD II Partai Golkar Kota Bima harus menggelar musyawarah kecamatan (Muscam) sebelum melakukan Musda. Jika itu tak dilakukan maka melanggar aturan.

Berakhirnya SK masa kepengurusan Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar Kota Bima pada 31 Desember 2015 lalu, membuat SK PK DPD II Golkar Kota Bima tidak berlaku lagi. Untuk itu, Golkar Kota Bima harus terlebih dahulu menyelesaikan Muscam sebelum mengadakan Musda.

Iklan

“Musda III Partai Golkar Kota Bima periode 2016-2021 apabila dipaksakan tanpa Muscam terlebih dahulu akan cacat hukum, mengingat masa berlaku SK Kepengurusan Pimpinan Kecamatan Partai Golkar se Kota Bima telah berakhir sejak 31 Desember 2015,” kata unsur Pimpinan DPD Golkar Kota Bima demisioner, Al Imran, SH kepada suarantb.com, Senin, 10 Oktober 2016.

Ia mengatakan pihaknya sudah berkonsultasi dengan bagian hukum DPP Partai Golkar di Jakarta. DPP Partai Golkar meminta supaya dilakukan muscam terlebih dahulu. Jika tidak dilakukan maka rawan terjadi konflik hukum.

Imran mengatakan dirinya sudah melaporkan pengambilalihan secara sepihak kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bima oleh DPD I. Bahkan ia mengaku telah melakukan konsultasi ke Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid dan Ketua Bidang Organisasi, Freddy Latumahina.

“Pak Nurdin Halid sangat terkejut mendengarkan laporan dari kami bahwa kewenangan Plt DPD II Partai Golkar Kota Bima telah diambil alih oleh oknum DPD I Partai Golkar Propinsi NTB secara sepihak,” ujarnya.

Dari laporan tersebut, lanjut Imran, DPP Partai Golkar melalui Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Freddy Latumahina sangat terkejut dengan keputusan DPD I Golkar NTB yang mengambil alih secara sepihak kewenangan Plt DPD II Golkar Kota Bima. Fredy lantas menginstruksikan DPD I Golkar NTB untuk menyelesaikan Muscam terlebih dahulu sebelum melaksanakan Musda Golkar Kota Bima.

“Beliau langsung menelpon ketua DPD I Golkar NTB yaitu Pak Suhaili mengintruksikan untuk Muscam. Namun sebelum Muscam harus dilakukan perpanjangan SK Plt DPD II Partai Golkar Kota Bima agar dapat memfasilitasi pelaksanaan Muscam Partai Golkar di lima kecamatan yang ada di Kota Bima,” terangnya.

Imran juga mengingatkan, Musda Golkar adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai di tingkat Kabupaten/kota. Untuk itu, dalam pelaksanaannya harus konstitusional dan demokratis sesuai dengan amanat Munaslub Partai Golkar.

“Penyelenggara Musda Juga dapat diarahkan untuk menampung, menyalurkan, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat atau warga partai Golkar dalam melaksanakan hak, kewajiban, fungsi dan wewenang sebagai organisasi sosial politik. Hal tersebut telah tertuang dalam Juklak nomor 5 tahun 2016 dalam ketentuan umum,” katanya. (ast)