Sebelum Divaksinasi, Siswa Tak Boleh Ikut Ujian

Proses pemeriksaan kesehatan awal siswa yang mengikuti vaksinasi Covid-19 di SMPN 9 Mataram, Selasa, 13 September 2021. Satgas Covid-19 Kota Mataram mencanangkan vaksinasi dapat dilakukan untuk 12.000 siswa, guna mendorong imunitas masyarakat terhadap potensi penularan virus yang masih terjadi.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Vaksinasi Covid-19 bagi siswa SMP-SMA sederajat mulai dilakukan di Kota Mataram. Untuk mendorong peningkatan jumlah vaksinasi setiap harinya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram mencanangkan aturan wajib vaksin bagi siswa sebagai syarat mengikuti ujian dan lain-lain.

Kepala Disdik Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali mengungkapkan aturan tersebut diambil untuk menyukseskan program vaksinasi siswa yang dilakukan. Mengingat capaian vaksinasi untuk kelompok tersebut terbilang masih minim.

Iklan

“Kita akan berikan sebuah kebijakan kepada seluruh sekolah, kalau anak-anak harus punya kartu vaksin untuk mengikuti ujian atau ulangan. Kemudian tidak bisa juga mendapat hal-hal lain seperti beasiswa dan lain sebagainya. Dengan catatan, syarat vaksinnya sudah sesuai. Kecuali kalau komorbid atau lainnya ada surat keterangannya,” ujar Fatwir, Selasa, 14 September 2021.

Menurutnya, sampai saat ini program vaksinasi telah dijadwalkan setiap minggu di masing-masing SMP sederajat yang ada di Kota Mataram. Pihaknya menargetkan sekitar 12.000 siswa dapat mengikuti vaksinasi, sehingga capaiannya dapat menyamai progres vaksinasi guru yang telah mencapai 90 persen.

“Minimal siswanya juga (sudah tervaksinasi) 90 persen. Kita mengambil kebijakan seperti itu karena banyak yang masih takut, atau lebih mendengar orang lain (tentang efek vaksinasi). Ini yang mau kita hilangkan dulu, dan mensosialisasikan bahwa vaksin ini benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan,” jelasnya.

Vaksinasi sendiri akan terus dilakukan hingga stok vaksin habis atau seluruh siswa di Kota Mataram tervaksinasi. Dengan begitu indikator keamanan selama proses belajar tatap muka yang berjalan di masing-masing sekolah bisa bertambah, terutama di tengah penyebaran Covid-19 yang masih berlangsung.

“Yang punya kartu vaksin akan dilayani berbeda, supaya kita bisa menyukseskan program Peduli-Lindungi ini. Kita percaya, dengan vaksin akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan kita dalam berinteraksi, khususnya di sekolah,” ujar Fatwir

Salah satu program vaksinasi yang dilakukan di SMPN 9 Mataram pada Selasa, 14 September 2021 pagi terpantau ramai. Ratusan siswa datang ke sekolah dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.

Kepala Sekolah SMPN 9 Mataram, Imam Purwanto menyebut pihaknya telah menyosialisasikan program vaksinasi siswa tersebut sejak dua pekan lalu melalui Google Form. Dari 680 orang siswa yang ada di sekolah tersebut, sekitar 278 orang mengisi formulir vaksinasi.

“Tapi hari ini yang datang dan tervaksin sekitar 139 orang. Artinya memang setengah (dari yang mendaftar) yang hadir ke sekolah,” ujar Imam. Menurutnya, fenomena tersebut berkaitan erat dengan capaian vaksinasi di lingkungan sekitar SMPN 9 Mataram yang juga masih rendah.

“Animo masyarakat di sekitar secara umum juga rendah. Karena itu, walaupun minim SMPN 9 siap mendorong vaksinasi ini berjalan baik. Salah satunya kita akan menyasar (lebih banyak siswa) pada vaksinasi kedua. Termasuk untuk sosialisasi ke orang tua terkait manfaat vaksinasi sendiri,” jelasnya.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah masih adanya rasa takut di masyarakat terkait efek vaksinasi. Sehingga orang tua enggan mengizinkan anak-anaknya mengikuti vaksinasi, termasuk di sekolah. Untuk itu pihaknya akan melakukan pendataan ulang untuk siswa yang belum melakukan vaksinasi tersebut.

Di sisi lain, Imam menegaskan pihaknya belum bisa melaksanakan aturan yang disebutkan oleh Disdik Kota Mataram terkait pembatasan pelayanan pendidikan bagi siswa yang belum mengikuti vaksinasi. Pasalnya, aturan tersebut dinilai tidak bersifat formal.

“Kalaupun ada imbauan yang kita terima untuk itu, sampai sekarang belum ada kebijakan resminya. Kita tidak bisa menganggap (pembatasan) itu harus dilakukan,” ujar Imam. Pihaknya mempertanyakan urgensi aturan tersebut, dimana siswa yang belum mengikuti vaksinasi akan dibatasi untuk mengikuti evaluasi saat ujian.

“Kita khawatir (aturan ini) justru memunculkan polemik yang lebih besar lagi. Walaupun akan dilakukan, kebijakannya harus formal. Agar kami di sekolah tidak bermasalah juga dengan orangtua atau wali siswa yang mempertanyakan itu,” tandas Imam. (bay)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional