Sebar Hoax di Medsos, Kapolres Sebut Masuk Pelanggaran UU ITE

Mataram (suarantb.com) – Maraknya pengguna media sosial akibat berkembangnya teknologi menyebabkan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Namun demikian, kecanggihan tersebut menyebabkan banjir informasi yang tak terkendali. Akibatnya, isu-isu yang tidak terpercaya kebenarannya, dan bahkan bersifat SARA dan provokatif pun banyak tersebar.

Banyak masyarakat yang terkadang tidak ambil pusing mencari kebenaran informasi yang didapatkan, lalu serta-merta menyebarkannya di akun media sosialnya. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan perpecahan di kalangan masyarakat dan menimbulkan permusuhan.

Iklan

Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto menerangkan tindakan menyebarkan isu yang tidak jelas kebenarannya dapat digolongkan sebagai pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelaku penyebar isu atau informasi tersebut dapat dikenai sanksi berdasarkan UU yang berlaku. Untuk itu, masyarakat diminta untuk lebih selektif dalam menerima informasi yang sumber dan kebenarannya belum jelas.

“HP sekarang canggih-canggih semua, anak-anak minimal sudah pakai smart phone, aplikasi Android, iOS, dan sebagainya. Sangat gampang mengakses informasi. Kami dari kepolisian mengingatkan apabila menerima informasi yang tidak benar atau kurang benar, jangan langsung di-share,” imbaunya, Senin, 28 November 2016.

Heri mengimbau masyarakat untuk terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi yang didapatkan, mengonfirmasi dari sumber informasi yang valid, serta tidak serta-merta terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya tersebut. Sebab, kecanggihan teknologi masa kini dimanfaatan oknum-oknum tertentu untuk memprovokasi masyarakat. Dengan menyebar informasi tersebut, maka orang yang menyebar pun dianggap provokator.

“Memang sekarang medsos ini tidak bisa dibendung. Enak saja menghujat, menghina orang. Tapi belum tahu kebenarannya. Makanya dari pihak kepolisian mengeluarkan maklumat dari Kapolri,” terangnya.

Heri mengatakan, penyampaian pendapat merupakan hak semua masyarakat, termasuk menyampaikan pendapat di depan umum. Namun, penyampaian pendapat tersebut harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, termasuk memiliki topik yang jelas, penanggung jawab yang jelas, tidak menyakiti dan melanggar hak asasi orang orang lain, serta tidak mengganggu akses fasilitas, sarana dan prasarana umum. (rdi)