Sebagian Besar Paket Fisik di Sumbawa Belum Ditender

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Sebagian besar paket proyek fisik di Kabupaten Sumbawa tahun ini belum ditender. Dari 113 paket proyek fisik yang mesti dilelang tahun ini, baru 49 dokumen yang masuk dari OPD. Salah satu kendalanya, hasil perencanaan yang kerapkali keliru dari OPD, sehingga Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Sekda Sumbawa terpaksa mengembalikannya ke OPD terkait untuk disempurnakan kembali.

Sebagaimana disampaikan Kepala LPBJP, A. Malik, S.Sos, sat ditemui Rabu, 26 April 2017 kemarin. Target dalam rencana umum pengadaan ada 113 paket yang mesti dilelang tahun ini. Nilai anggranyya bervariasi dari diatas Rp 200 Juta hingga Rp 50 Miliar. Sementara dokumen yang masuk ke LPBJP berjumlah 49 paket. Sementara yang dalam proses tender sekarang ini 45 paket dan siap untuk dilelang. Dari jumlah tersebut, baru ada 11 paket tender yang sudah ditentukan pemenangnya.

Iklan

“Senin nanti mungkin kita akan menambah 7 lagi pemenang. Diantaranya,  untuk proyek jaringan air bersih di tujuh titik. Seperti di Penyaring, Kakiang, Lamenta, Hijrah, dan lainnya, proyek di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,” jelasnya.

Dijelaskannya, untuk menentukan pemenang dengan klarifikasi harga dan diskusi tentang kewajaran harga, pihaknya bahkan mengundang mentor teknis dari pusat. Supaya tidak salah dalam melangkah. Bagi paket yang dokumennya sudha lengkap, maka paling lambat prosesnya berjalan selama satu bulan.

“Kemampuan ULP saya itu ada 6 Pokja, dimana pokja itu bisa dalam satu bulan itu memproses lima paket dan itu sudah kita tentukan pemenang. Sehingga dalam sebulan ada 30 paket, kalau dokumennya lancar masuk. Untuk SKPD sebetulnya tidak ada yang lelet. Tapi ada perencanaan yang dialokasikan pada tahun yang sama dengan proses perencanaan fisik,” cetusnya.

Permasalahan yang dihadapi sebenarnya, lanjut Malik, bukan keterlambatan masuknya dokumen. Tetapi hasil perencanaan itu kadang-kadang tidak sempurna, sehingga dikembalikan lagi ke OPD terkait.

“Itu hasil perencanaan dari konsultan perencanaan yang ditunjuk SKPD. Karena terlalu banyak dokumen yang harus saya kembalikan untuk disempurnakan, karena ada yang keliru. Saya tidak mau ada paket yang sudah tahu tidak sempurna tapi dilelang. Artinya jangan kita lelang barang rusak. Sehingga ini yang sedikit memperlambat. Karena ada proses saya kembalikan dokumen ke SKPD,” tukas Malik. (arn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here