Sebagian Besar Guru di NTB Belum Tersertifikasi

Data pendidik tersertifikasi berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) NTB tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. 

Mataram (Suara NTB) – Sebagian besar atau lebih dari 60 persen guru SMA, SMK, dan SLB di NTB belum tersertifikasi. Data tersebut berasal dari data Neraca Pendidikan Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berdasarkan data Ditjen GTK,  November 2019.

Data tersebut menunjukkan, 60,1 persen guru SMA belum tersertifikasi, sisanya 39,9 persen sudah tersertifikasi. Di jenjang SMK, sebanyak 70,0 persen guru belum tersertifikasi, sedangkan 30 persen sudah tersertifikasi, dan di jenjang SLB sebanyak 75,6 persen belum tersertifikasi, sementara 24,4 persen sudah tersertifikasi.

Iklan

Di jenjang SMP, sebanyak 63,4 persen belum tersertifikasi, 36,6 persen sudah tersertifikasi. Di SD, 59 persen belum tersertifikasi, 41 persen sudah tersertifikasi. Di PAUD, 71,4 persen belum tersertifikasi, 28,6 persen sudah tersertifikasi.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Yusuf, pada akhir pekan kemarin mengatakan, beberapa hal membuat tidak semua guru bisa segera tersertifikasi. Ia menyampaikan, PGRI mendorong pihak Kemendikbud menyeleksi terbuka guru-guru yang sudah layak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menjelaskan, setiap guru yang akan mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan yang disebut Pendidikan Profesi Guru (PPG). Ada beberapa syarat yang diatur dalam Permendikbud Nomor 37 tahun 2020, antara lain guru wajib memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), guru juga terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kuota PPG ditentukan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dinas hanya mengusulkan ke Kemendikbud. “Karena Kuota terbatas maka dilakukan Uji Kompetensi Guru (UKG),” katanya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti menyampaikan banyak kendala dihadapi guru yang belum disertifikasi. Mulai dari kualifikasi pendidikan yang belum menyelesaikan studi S1, atau keilmuan yang dimiliki tidak linier dengan bidang atau mata pelajaran yang diampu, atau tidak lulus uji kompetensi. “Penting adanya sertifikasi untuk mengetahui sejauh mana kompetensi guru di profesi keguruan,” katanya.

Ermawanti menekankan, perlunya peningkatan kompetensi guru secara berkesinambungan, baik secara mandiri maupun melalui pemerintah. Permasalahan, ini bukan salah pemerintah, dari awal tata kelola pendidikan keliru.

“Harus ada kesadaran sendiri dari guru-guru untuk meningkatkan kualitasnya. Diharapkan dengan adanya program pemerintah melalui sertifikasi guru dalam jabatan bisa mengurai benang kusut terkait masalah kualitas guru Indonesia. Sertifikasi guru dalam jabatan sudah memasuki dua tahun, ini diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal untuk kualitas guru,” katanya.

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqan mengatakan adanya guru belum tersertifikasi disebabkan beberapa faktor, antara lain linieritas antara keilmuan dan mata pelajaran yang diampu, syarat minimal jam mengajar, dan belum memiliki sertifikat pendidik.  “Kami mulai dengan memberikan SK UKG bagi guru non PNS, supaya bisa sinkron dengan Dapodik, dan bisa mmepertoleh sertifikat pendidik,” katanya. (ron)