Sebagian Besar BTN dan Vila di Lobar Tak Bayar PBB

Plt Kepala Bapenda Lobar,  Darsapardi (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat (Lobar) gencar melakukan sensus pajak atau pemutakhiran data  (pendataan ulang) wajib pajak (WP) untuk semua jenis pajak. Sensus pajak ini sangat penting untuk menggali sumber-sumber pajak baru yang bisa menjadi potensi pendapatan. Pihak Bapenda pun turun melakukan sensus secara door to door dengan melibatkan kepala desa, kadus, RT dan pemekel pekasih.

‘’Hasil sensus ditemukan vila-vila yang ada di wilayah Senggigi sebelum dilakukan  sensus tak membayar PBB. Namun setelah ada sensus PBB tersebut, potensi WP bisa tertagih. Banyak juga BTN yang dibangun baru belum masuk potensi pajak akan menjadi sasaran sensus tahun ini,’’ ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Lobar, Darsapardi. Ia mengatakan, sensus wajib pajak sudah dilakukan di Kecamatan Batulayar.

Iklan

Dijelaskan, sensus pajak ini dilakukan untuk mengetahui potensi-potensi pajak yang ada di Lobar terutama PBB. Jika tidak dilakukan sensus door to door dan berharap pada potensi yang dikelola saat ini, maka tidak pernah diperoleh potensi-potensi baru tersebut. PBB, jelas dia, salah satu potensi pajak yang berkembang tiap tahun. Jika melihat target tahun ini PBB dan BPHTB saja mencapai Rp40 miliar. Karena itu dua tahun ke depan PBB dan BPHTB ini akan menjadi primadona. “Kalau hotel dan restoran kan terbatas,” jelas dia.

Untuk mengejar target PBB ini, pihaknya akan memaksimalkan PBB perumahan dan vila yang ada di wilayah Senggigi yang belum semua membayar PBB. Pihaknya fokus melakukan sensus potensi WP di semua kecamatan.  Sensus pajak sendiri baru menyasar Kecamatan Batulayar. Alhasil, peningkatan PBB pun sangat luar biasa mencapai Rp 3,5 miliar.

Diakui, hasil pendataannya banyak vila di atas perbukitan yang tak bayar PBB.  Semua vila ini pun dicatat, lalu diminta membayar PBB. Sehingga vila-vila yang tadinya tak membayar pajak, setelah disensus mereka pun membayar pajak. “Pengelola vila wajib membayar PBB sebab ada bangunan, mau bangunan itu disewakan atau tidak tetap dikenakan PBB,” imbuhnya. (her)