SDN 2 Bengkel Terancam Dieksekusi

Bangunan SDN 2 Bengkel yang sedang bermasalah secara hukum. Pemda Lobar tidak mau bayar lahan ini sebesar Rp 1 miliar, karena takut bermasalah secara hukum. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – SDN 2 Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat (Lobar) terancam dieksekusi kalau Pemda Lobar tidak melaksanakan putusan MA membayar lahan sekolah. Sesuai dengan permintaan pihak penggugat, pemda diminta membayar Rp 1 miliar.

Komisi I DPRD Lobar mendorong agar Pemda segera mengambil langkah agar tidak terjadi, seperti kasus SMPN 2 Gunungsari. “Pemda diminta ganti Rp 1 miliar, kalau ndak melaksanakan putusan itu maka dianggap tidak patuh. Dan bisa-bisa dieksekusi lahan (SDN 2 Bengkel),” tegas Ketua Komisi I DPRD Lobar Romi Rahman akhir pekan kemarin.

Iklan

Lahan ini, jelas Romi digugat oleh pihak yang mengklaim. Sengketa ini sudah disidang pada pengadilan tingkat pertama, kedua hingga MA. Sehingga keluar diputuskan MA tahun 2018 lalu di mana Pemda kalah. Putusan ini pun dinilai inkracht, karena tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan pemda.

Sementara itu, Kepala BPKAD Lobar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Fauzan Husniadi mengakui pemda kalah sengketa lahan SDN 2 Bengkel di tingkat MA. Menurut dia tanah itu milik Kementerian Sosial sedangkan bangunannya milik pemda. “Hanya saja pemda yang digugat seharusnya Kemensos,” jelas dia.

Selain itu, ada juga masalah lahan seluas 38 are lebih di sekitar SDN 3 Bengkel yang diklaim oknum, menurut dia aset ini milik daerah dibuktikan dengan sertifikat. Terkait perusakan plang milik pemda di lokasi tersebut, pihaknya akan melaporkan ke APH.  (her)