SDM Tidak Mumpuni Picu Penyelewengan Anggaran Desa

Dompu (Suara NTB) – Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kepala Desa dan aparaturnya yang rendah diduga menjadi pemicu masih ditemukannya penyelewengan anggaran Desa. Faktor ketidaksiapan mengelola anggaran besar dan oknum kepala Desa yang mau kerja sendiri juga menjadi pendukung terjadinya penyelewengan.

Hal itu disampaikan Kajari Dompu, Hasan Kurnia, SH kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Rabu (5/7) kemarin. Ia mengatakan, masih ditemukan adanya Desa yang menyelewengkan anggaran karena oknum Kepala Desa dan aparatnya yang rakus. Anggaran tersebut tidak dikelola semestinya, tapi dikelola sendiri oleh oknum kepala Desa. “Kalau mereka kelola bersama, tidak akan sampai seperti itu (penyelewengan),” katanya.

Iklan

Keberadaan SDM aparatur Desa juga menjadi penentu pengelolaan keuangan Desa. Terlebih, pelaporan keuangan negera termasuk juga keuangan Desa cukup rumit. Sementara, sarana dan prasarana di Desa masih sangat terbatas. Ditambah lagi, Desa biasanya melihat uang seratus – dua ratus juga, tiba – tiba kelola uang milyaran.

“Jadi kagetlah mereka. Apalagi kedepan, keuangan Desa ini akan terus ditambah. Di akhir pemerintahan Joko Widodo, anggaran untuk Desa minimal Rp 2 Miliar per Desa,” terangnya.

Hasan Kurnia mengingatkan, pemerintah daerah (Pemda) Dompu untuk menyiapkan SDM bagi aparatur Desa dan aparatur pengawasnya. Karena anggaran untuk Desa kedepan akan terus ditambah, sehingga harus disiapkan regulasi dan model pengawasan agar anggarannya mudah diawasi dan cepat dicegah penyelewengannya.

Terkait beberapa Desa yang dilaporkan dugaan penyelewengan anggarannya tahun 2016, Hasan Kurnia, mengatakan, pihaknya telah meminta audit investigasi pengelolaan APBDes Desa Tambora tahun 2016 ke Inspektorat. Hasil audit investigasi ini akan menentukan proses penyidikan akan dilanjutkan atau tidak.

“Kalau kerugian negaranya di bawah Rp 60 juta, kita beri kesempatan untuk mengembalikan kerugian negaranya. Kalau kita proses lanjut, nanti malah lebih besar biaya operasionalnya dari pada kerugian negara,” ungkapnya.

Ia juga mengaku, tidak hanya Desa Tambora yang diduga menyelewengkan anggaran Desa tahun 2016 yang diadukan ke Kejaksaan. Tapi ada beberapa Desa lain dengan laporan yang serupa. Untuk itu, saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

“Ada banyak yang lain juga. Kita masih proses. Tapi yang kita minta audit investigasi ke Inspektorat bahkan kita sudah turun lapangan itu baru Desa Tambora,” jelasnya. (ula)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional