Satu Kadis di Lotim Berpotensi Kena Sanksi Tipilu

Selong (Suara NTB) – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus melakukan klarifikasi terhadap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lotim yang diduga terlibat politik praktis. Setelah sebelumnya dilakukan klarifikasi terhadap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lotim, H. Teguh Sutrisman, giliran Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lotim, Drs. M. .Zaini diklarifikasi.

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran pada Panwaslu Lotim, Sahnam, menegaskan, adanya bukti dan fakta awal terkait dugaan keterlibatan ASN berpolitik maka akan harus dilimpah ke Gakkumdu untuk diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa tindakan yang diperbuatnya.

Iklan

Dalam Peraturan Bawaslu, untuk pidana rekomendasi dilayangkan ke kepolisian dan kejaksaan dan pelanggaran administrasi dan kode etik dilimpahkan ke BKPSDM yang selanjutnya diserahkan ke bupati. Sahnam menegaskan tidak ada perlakuan khusus terhadap orang yang terlibat dalam politik praktis, terutama dari kalangan ASN.

Menanggapi hal itu, Kadispora Lotim, Drs. M.Zaini, mengklaim jika pernyataannya bukan bernuansa kampanye. Melainkan dalam kalimat pidato yang disampaikannya sebatas sebagai tamu undangan selaku pimpinan pondok pesantren. Sementara, tindakannya menyebut salah satu calon, dikarenakan dirinya dititipkan amanah berupa semen 10 buah berasal dari salah satu calon untuk disumbangkan ke Ponpes Bumi Nusantara. “Saya kira itu bukan kampanye, pidato saya hanya menyampaikan amanah sumbangan yang dititip,” jelasnya.

Dijelaskannya, saat ini masyarakat Lotim sudah cerdas, sehingga sudah bisa memilih mana yang sesuai dengan hati nuraninya tanpa dipaksa. Misalnya untuk Lotim, baik itu, Harum, Al-Habib, Sukma maupun Fiddin sudah dikenal oleh masyarakat, termasuk untuk di Pilgub.

Sebelumnya, Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, mengatakan bahwa siapapun ASN yang terlibat dan terbukti terlibat dalam politik praktis. Ia mendorong Panwaslu untuk ASN yang terlibat masuk dalam ranah tindak pidana pemilu, hal tersebut supaya jelas persoalan menjadi jelas. “Masyarakat dan pemerintah juga memberikan ruang untuk menindak ASN yang terlibat,” jelasnya. (yon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here