Satgas Siapkan Tiga Langkah, Pemprov akan Minta DJKN Hitung Nilai Aset Gili Trawangan

H. Ahsanul Khalik (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pascapemutusan kontrak kerja sama pemanfaatan aset seluas 65 hektare di Gili Trawangan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI). Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc.,  membentuk Satgas Optimalisasi Aset Gili Trawangan.

Ketua Satgas Optimalisasi Aset Gili Trawangan, H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., menyatakan, pihaknya telah menyiapkan tiga langkah dalam upaya percepatan optimalisasi aset daerah yang berada di Gili Trawangan. Langkah pertama yang dilakukan Satgas adalah melalukan inventarisasi dan pendataan aset daerah seluas 65 hektare tersebut.

Iklan

‘’Langkah awal yang dilakukan Satgas adalah  inventarisasi dan pendataan apa yang ada di objek yang akan dikerjasamakan,’’ kata Khalik di Mataram, Rabu, 22 September 2021.

Inventarisasi dan pendataan tersebut untuk mengetahui siapa saja yang ada di lahan tersebut. Berapa luas lahan yang dikuasai, dan usaha apa saja yang telah berdiri di sana. ‘’Ini harus jelas. Sehingga kita tak saling menduga-duga kondisi di sana seperti apa,’’ jelas Khalik.

Dalam melakukan inventarisasi dan pendataan, Satgas Optimalisasi Aset Gili Trawangan melibatkan Badan Pertanahan Negara (BPN), Bappenda Lombok Utara, dan masyarakat setempat. Sehingga, ada keterpaduan antara masyarakat dengan Satgas untuk sama-sama memahami apa yang diidentifikasi.

‘’Setelah inventarisasi dan pendataan maka kita olah menjadi data final. Kemudian, Pemprov melalui BPKAD meminta tim independen melakukan taksiran harga aset Pemprov itu. Maka kita akan minta DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara),’’ jelas Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB ini.

Setelah taksiran besaran nilai kontribusi aset diketahui berdasarkan hasil tim independen tersebut, baru kemudian, kata Khalik, berbicara tentang seberapa besar kontribusi atau pemasukan atas pemanfaatan aset tersebut untuk pendapatan asli daerah (PAD).

‘’Pemprov tak bisa menentukan sendiri. Kalau menentukan sendiri, bisa jadi persoalan hukum juga. Maka harus ada DJKN yang melakukan taksiran harga,’’ katanya.

Langkah ketiga, lanjut Khalik, kaitan dengan pola kerja sama pemanfaatan aset tersebut dengan masyarakat. Mengenai hal ini, sedang dilakukan kajian secara komprehensif.

‘’Bentuk yang dibenarkan secara hukum, sekarang dilakukan kajian. Di samping tim yang melakukan kajian harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPK, BPK dan BPKP didampingi JPN (Jaksa Pengacara Negara),’’ terangnya.

Sehingga, kata mantan Penjabat Bupati Lombok Timur ini, tak ada yang salah mengambil langkah dalam menentukan pola kerja sama yang dibenarkan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Dalam rangka melangkah untuk ketiga hal ini, Satgas melakukan pendekatan dengan masyarakat secara personal dan humanis. Bahwa apa yang dilakukan Pemprov NTB semuanya untuk kepentingan masyarakat di Gili Trawangan.

‘’Jangan masyarakat terpancing oleh pihak-pihak di luar masyarakat yang tidak sesuai alas hak yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat ikuti saja kemauan Pemprov. Karena Pemprov betul-betul, Pak Gubernur mengarahkan bagaimana masyarakat bisa menjadi tuan di daerah sendiri,’’ katanya.

Disinggung mengenai waktu yang dibutuhkan sampai keluarnya hasil kajian bentuk kerja sama pemanfaatan aset di Gili Trawangan tersebut. Khalik mengatakan, untuk inventarisasi dan pendataan direncanakan selama satu bulan. Namun, bisa dipercepat dua sampai tiga minggu.

Sedangkan untuk menghitung taksiran harga dalam menentukan besaran kontribusi, diberikan waktu selama dua minggu.’’Setelah ada hasil dari DJKN, nanti dibahas lagi Tim. Mana kurangnya. Mana kelemahannya. Sehingga data-data itu akan kita lengkapi,’’ ungkapnya.

Khalik menambahkan, proses yang dilakukan dalam percepatan optimalisasi aset Gili Trawangan akan bergantung juga pada langkah yang diambil PT. GTI terhadap pemutusan kontrak tersebut. Sesuai ketentuan, PT. GTI diberikan waktu selama tiga bulan. Apabila dalam waktu tiga bulan tidak ada gugatan dari PT. GTI, maka mereka dianggap menyetujui langkah pemutusan kontrak yang diambil Pemprov NTB. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional