Satgas Saber Pungli Awasi 10 Sektor Rawan Korupsi

Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Tahun 2019, tim Satuan Tugas Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) memperkuat peran pengawasan sektor rawan pungli atau korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah lembaga pemerintah turut mengawasi efektivitas pengawasan hingga penindakan.

Catatan Satgas Saber Pungli Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan di Inspektorat NTB, 10 lembaga layanan publik punya potensi rawanan korupsi itu diantaranya lembaga layanan  perizinan, sektor pendidikan, lembaga pengadaan barang jasa, pengelolaan keuangan dan bansos, perpajakan dan perbankan, pendapatan daerah, pengelolaan aset, layanan kesehatan, pemerintahan desa serta perhubungan.

Iklan

‘’Sektor rawan pungli yang diawasi tidak ada perubahan signifikan. Masih 10 sektor itu. Cuma ada penambahan konten yang diawasi,” kata Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si melalui Irbansus I Gede Putu Aryadi,SH.MH kepada Suara NTB Senin, 4 Februari 2019.

Pungli menjadi prioritas aksi pencegahan korupsi tahun 2019 hingga 2020 mendatang. Sebab di dalam 10 sektor itu, konten yang diawasi semakin bertambah. Seperti aksi pencegahan korupsi untuk penyaluran dana hibah bansos dan subsidi kepada petani.

Sektor pertanian ini juga rawan pungli karena banyaknya bantuan dari daerah dan pusat untuk petani. Ke depan, titik pengawasan pada penyaluran.   “Harus didukung basis data yang kuat, by name by address, agar penyalurannya tidak menyimpang,” tegasnya.

Di sektor pendidikan, khususnya pada penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang masih diawasi khusus karena rawan dikorup. Peluang pungli tersebut bersumber dari standar pelayanan  penyelenggara pemerintahan yang tidak patuh.

Seperti tidak mengumumkan atau memaklumatkan  standar pelayanannya di loket-loket pelayanan.  Dari standar pelayanan yang tidak transparan tersebut, kata dia, masyarakat tidak mengetahui  informasi tentang jenis layanan, syarat layanan, besarnya biaya layanan beserta dasar hukum dan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pengurusan layanan. ‘’Jika tidak ada standar layanan tersebut, jangan mau bayar. Sebab kalau bayar, berarti masyarakat ikut mendukung pungli,’’ ujar Gede.

Penguatan pengawasan itu didukung keputusan bersama antara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas.  Kepala Staf Kepresidenan juga membuat kesepakatan. “Isi kesepakatan bersama itu tentang aksi pencegahan korupsi tahun 2019/2020,” sebutnya.

Gede Aryadi juga menjelaskan,  sejak Januari hingga Desember 2018 Satgas Saber pungli Provinsi NTB, yang dipimpim langsung Irwasda Polda NTB  telah menggelar  25 kali bimbingan dan penyuluhan untuk pencegahan pungli.   Forum itu, katanya, dimanfaatkan untuk mensosialisasikan strategi pencegahan pungli secara kolektif dan terintegrasi antara semua pihak, baik  oleh aparatur pemberi layanan dan penerima layanan maupun masyarakat secara keseluruhan.

‘’Seringkali pungli terjadi karena ketidaktahuan saja,’’  ungkapnya.

Selain Binluh, pihaknya juga terus mendorong  Inspektorat Kabupaten dan Kota se NTB agar lebih proaktif menfasilitasi kegiatan Satgas Saber Pungli di daerahnya masing-masing. Sebab di tingkat pemerintahan inilah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.

Berkat koordinasi itu,  berhasil menindak praktik kotor oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sebagaimana dilakukan di  Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) serta Kabupaten Bima. (ars)