Satgas Pangan Kembali Sidak, Distributor Datangkan Telur Luar Daerah Tanpa Rekomendasi

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, H. Fathurrahman saat melakukan sidak ke distributor telur di Kota Mataram kemarin.(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Satgas Pangan Pemprov NTB kembali menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke distributor-distributor telur yang ada di Kota Mataram. Sidak kedua kali ini dengan tim lebih lengkap, dibanding sidak sebelumnya ke distributor telur di Pasar Mandalika Kota Mataram. Sidak lanjutan ini dilaksanakan Selasa, 5 Oktober 2021. Sasarannya kepada empat distributor yang ada di Kota Mataram.

Dikoordinatori Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si. Timnya terdiri dari Polda NTB, Dinas Nakeswan NTB, Pol PP. DPM-PTSP Provinsi NTB,  Dinas Perdagangan Kota Mataram, serta Badan Karantina Pertanian Kelas I Mataram. Sidak ini sekaligus tindak lanjut dari Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah Nomor 511 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Peredaran Produk Hewan Ternak di Provinsi NTB.

Iklan

Diketahui, belakangan mengemuka soal turunnya harga telur konsumsi karena banyaknya telur-telur dari luar daerah masuk. Sehingga ketersediaan telur di pasaran membanjir. Terjadi penurunan harga telur dan cukup mengganggu para peternak unggas lokal. Keterangan yang didapat oleh Satgas Pangan dari para distributor di antaranya, sejauh ini distributor tetap mendatangkan telur dari luar daerah untuk memenuhi permintaan pasar.

Meskipun belakangan ini, permintaan telur mengalami penurunan. Selain dari luar daerah, terutama telur dari Karang Asem dan Bangli, Bali, distributor juga tetap meminta pasokan telur dari peternak-peternak unggas lokal. Turunnya harga telur saat ini, dari Rp40.000/trai menjadi Rp31.000/trai sampai Rp35.000/trai (tergantung ukuran) sebtulnya bukan karena membanjirnya stok.

Melainkan karena berkurangnya permintaan pasar. Salah satu penyebabnya karena berkurangnya permintaan telur untuk kebutuhan hotel dan restoran. Setelah pandemi Covid-19, kegiatan pariwisata turun drastis yang mengakibatkan terjadinya penurunan konsumsi masyarakat.

Selain itu, distributor menyebut, banjirnya stok telur diakibatkan karena meningkatnya jumlah peternak unggas. Peternak juga dengan mudah mendapatkan bibit DOC untuk petelur. Sehingga terjadi peningkatkan produksi telur. “Harusnya dibatasi, yang bukan peternak, jangan juga diberikan kemudahan untuk beternak unggas.

Semua bisa jadi peternak unggas, sehingga stok telur cukup banyak. Harusnya pengusahanya diatur, jangan terlalu jor-joran memberikan bibit kepada peternak yang bukan peternak. Jika bisa diatur, hanya beberapa bulan saja harganya akan kembali normal,” kata salah satu distributor. Fakta lain yang didapat Satgas Pangan adalah, telur-telur dari luar daerah yang didatangkan para distributor tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Telur – telur luar daerah didatangkan leluasa, hanya tinggal pesan. Dokumen-dokumen pengiriman hanya diurus oleh pengirim. Distributor hanya tinggal menerima pesanannya datang dari ekspedisi. Sehingga terjadi ketidakseimbangan permintaan dan pasokan.

Padahal, mendatangkan hasil – hasil peternakan tidak semudah itu. Harus ada rekomendasi dari Dinas Nakeswan NTB, dan rekomendasi dari DPM-PTSP untuk menerima telur-telur dari luar daerah. tidak cukup hanya dokumen pengiriman dari daerah asal, serta izin dari Balai Karantina. Lalu telur-telur tersebut leluasa masuk NTB.

Sampai saat ini, NTB tidak mengeluarkan rekomendasi menerima telur-telur konsumsi dari luar. Sehingga dapat disimpulkan, telur-telur yang didatangkan para distributor dari luar daerah berstatus tanpa izin. Dalam Perda No 4 Tahun 2020 Tentang Tata Niaga Ternak jelas diatur, barangsiapa yang memasukkan hasil-hasil ternak harus terlebih dahulu memiliki izin memasukkan yang dikeluarkan oleh OPD dan instansi terkait. Jika tidak, sanksinya dipidana dan denda.

Aturan memasukkan telur-telur dari luar daerah ini oleh para distributor rata-rata tidak diketahui. Yang mereka ketahui hanyalah, mereka punya izin usaha, kemudian telur yang dimasukkan sudah memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah di daerah asalnya. Karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada para distributor telur.

Sementara Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, H. Fathurrahman mengatakan, berdasarkan fakta-fakta lapangan yang sudah dikumpulkan, menurutnya, tidak ada cara lain selain mengatur masuknya telur-telur dari luar daerah. Sehingga stok telur di NTB tidak membanjir dan mengakibatkan penurunan harga.

“Kepentingan konsumen kita harus jaga, kepentingan peternak unggas lokal harus kita jaga, dan kepentingan para pengusahanya juga harus kita jaga. Nanti kita duduk bersama bagaimana cara mengaturnya agar kebutuhan/permintaan telur, sebanding dengan pasokan,” demikian Fathurrahman. (bul)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional