Satgas Data Aset Gili Trawangan, Gubernur Ingin Jadikan Masyarakat Tuan di Daerah Sendiri

Pendataan yang dilakukan oleh Bidang Inventarisasi dan Identifikasi Satgas Optimalisasi Aset Gili Trawangan kepada masyarakat dan pengusaha di Gili Trawangan. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Satgas Optimalisasi Aset  Gili Trawangan yang dibentuk Pemprov NTB turun melakukan pendataan atau inventarisasi aset seluas 65 hektare yang sebelumnya dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (PT.GTI), Jumat, 24 September 2021. Gubernur menginginkan masyarakat Gili Trawangan menjadi tuan di daerahnya sendiri.

Ketua Satgas Optimalisasi Aset Gili Trawangan, H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., mengatakan pihaknya mengelar pertemuan dengan masyarakat dan pengusaha yang selama ini memanfaatkan lahan tersebut. Khalik menjelaskan pascapemutusan kontrak produksi dengan PT. GTI, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., menghendaki agar warga Gili Trawangan dapat menjadi tuan di daerahnya sendiri.

Iklan

Pendataan yang dilakukan oleh Bidang Inventarisasi dan Identifikasi Satgas Optimalisasi Aset Gili Trawangan kepada masyarakat dan pengusaha yang berada di destinasi unggulan pariwisata NTB itu dinilai penting. “Ini agar kemanfaatan di Gili Trawangan menjadi destinasi wisata dunia melalui kerja sama dengan masyarakat. Tentunya, bisa menjadi angin segar bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat,” kata Khalik, Minggu, 26 September 2021.

Dikatakan, pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Bakesbangpoldagri NTB, BPKAD, Biro Hukum dan Satpol PP NTB. Ia mengatakan masyarakat terlihat bersuka cita mendukung proses pendataan yang dilakukan Tim Satgas Optimalisasi Aset Gili Trawangan Pemprov NTB.

Para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Gili Trawangan dengan animo tinggi mencari langsung warga yang masih berdiam diri di rumah mereka dan tempat usahanya untuk bisa mendatangi lokasi pendataan.

“Makanya, kita bersyukur proses pendataanya pun berjalan lancar. Di situ, kami lihat langsung, masyarakat membantu dan bekerja sama dengan pengusaha Gili Trawangan untuk menyukai program itu,” kata Khalik.

Diharapkan, kerja sama yang harmonis antara Pemprov NTB dan masyarakat Gili Trawangan, akan semakin membuat masyarakat setempat kian maju dan sukses di masa depan. Setelah tim identifikasi dan inventarisasi aset rampung, maka selanjutnya Satgas melalui BPKAD akan meminta Tim Independen untuk melakukan taksiran harga aset sebagai dasar penentuan seberapa besar kontribusi yang akan masuk sebagai pendapatan daerah nantinya.

Untuk pola kerja sama Pemprov NTB  dengan masyarakat atau pengusaha di Gili Trawangan, kata Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB ini,  akan dilakukan kajian secara komprehensif oleh Tim pada Bidang Hukum dan Kerja Sama. Tim juga akan mengkaji hasil taksiran besaran kontribusi yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Namun, kata Khalik, perlu diingat kerja yang dilakukan akan bergantung juga pada langkah apa yang akan diambil oleh PT. GTI pasca diberikan Surat Keputusan Satgas Percepatan Investasi yang merupakan bentukan Presiden RI dan Keputusan Gubernur NTB terkait pemutusan kontrak.

Jika PT. GTI melakukan gugatan. Tata Usaha Negara (TUN) maka Pemprov  sudah siap menghadapinya. Satgas Percepatan Investasi yang berada di bawah koordinasi Menteri Investasi/Kepala BKPM juga akan memback up Pemprov secara total. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional