Satgas Dalami Dugaan Penyimpangan Penyaluran BLT DD

Teuku Ardiansyah. (Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Satuan Tugas (Satgas) dana bantuan sosial (Bansos) Polres Sumbawa Barat, mengaku masih terus mendalami dugaan penyimpangan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) di salah satu desa. Berdasarkan laporan yang diterima, terindikasi ada oknum PNS, pegawai BUMD dan BPD yang menerima bantuan senilai Rp600 ribu tersebut.

“Kami masih mendalami informasi tersebut dan saat ini tim tindak masih berada di lapangan untuk mengumpulkan bukti tambahan lainnya,” ungkap Kasatgas Bansos, Kompol Teuku Ardiansyah SH, kepada Suara NTB belum lama ini. Padahal jika mengacu ke aturan penerima bantuan tersebut bukan dari kalangan PNS dan pegawai kantoran aktif.

Iklan

Banyaknya bantuan yang dikucurkan oleh Pemerintah di tengah pandemi covid-19 dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Apalagi warga berstatus PNS sudah sangat jelas didalam aturannya tidak boleh menerima dan mendapatkan bantuan tersebut. Jika hasil investigasi di lapangan benar ditemukan hal demikian maka pihaknya secara tegas akan melakukan penegakan hukum.

“Jika hasil investigasi kita di lapangan benar adanya, maka sanksi tegas sesuai aturan sudah kita siapkan untuk memberikan efek jerah,” tegasnya.

Karena masalah ini masih dalam didalami terlebih dahulu, dirinya masih belum mengungkapkan desa mana yang melakukan hal tersebut. Meski demikian, dirinya menjamin jika fakta di lapangan sesuai dengan yang diinformasikan atau diberikan tindakan tegas sesuai aturan. Pihaknya juga akan tetap menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan ada pelanggaran dalam penyaluran bantuan senilai Rp600 ribu tersebut.

“Kami berharap kepada masyarakat untuk melapor jika ada indikasi penyimpangan dalam penyaluran bantuan tersebut,” ujarnya. Karena masih banyak yang butuh bantuan tersebut disandingkan dengan mereka (PNS dan BUMD dan BPD).

Dijelaskannya, pembentukan satgas dana bansos ini merupakan instruksi Kapolri setelah adanya MoU dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Sehingga penyaluran dana Bantuan tersebut tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya. Selain masalah penerima tidak tepat sasaran, pihaknya juga memberikan atensi khusus terhadap masalah pemotongan besaran nilai bantuan dimaksud.

“Selain penerima yang bermasalah, kami juga memberikan atensi khusus terkait masalah potongan bantuannya. Karena aturannya tidak membolehkan adanya pemotongan sesuai dengan besaran yang ditetapkan,” pungkasnya. (ils)