Satgas Anti Tramadol di Bima Belum Jalan Karena Belum Disikapi Bupati

Bima (Suara NTB) – Kabupaten Bima telah membentuk satgas anti tramadol yang digagas oleh Polres Bima, pada bulan September lalu. Hanya saja, hingga kini belum disikapi Bupati, Hj. Indah Indah Dhamayanti Putri, sehingga satgas yang beranggotakan Dikes, BPOM, Kejari, Pengadilan Bima, BNNK dan MUI itu belum jalan.

Hal tersebut diakui Kapolres Bima, melalui Kasat Resnarkoba Iptu I Made Dimas saat ditanya Suara NTB, via telepon seluler akhir pekan kemarin. “Iya belum jalan mas, belum ada jawaban dari Bupati,” jawabnya.

Iklan

Kata dia, rekomendasi salah satunya membentuk Satgas tingkat Kabupaten sebagai wadah untuk mengambil langkah preemntif, preventif dan represif. Berdasarkan tupoksi masing-masing untuk mencegah peredaran tramadol.  “Rekomendasinya telah diserahkan tapi belum ada sikap,” katanya.

Meski belum disikapi oleh Bupati, namun pihaknya tetap melakukan tindakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, yakni melakukan sosialisasi himbauan, dan penangkapan. Bahkan saat ini pihaknya sedang melengkapi berkas perkara salahserorang pengedar tramadol untuk diserahkan pada Kejaksaan.

Dia menambahkan, fakta lapangan obat tramadol yang diamankan oleh pihaknya, adalah obat palsu. Berdasarkan fisik maupun dokumen resmi produsen obat tersebut. Perusaahan yang memproduksi obat itu telah dicabut izin operasionalnya.

“Efek yang ditimbulkan dari obat keras tramadol palsu ini tidak bisa dipertanggungjawabkan dari segi kesehatan, karena izin perusahaannya dicabut. Sehingga jelas dilarang peredarannya,” terangnya.

Apalagi lanjutnya, saat ini para pengedar obat tersebut bisa dikenakan pasal 197 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang kesehatan. Dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara.

“Selain itu juga akan dikenakan denda maksimal Rp1,5 miliar. Kasus ini tidak ada alasan bagi kami untuk tidak diproses hukum, karena sudah jelas melanggar aturan,” pungkasnya. (uki)