Sanksi Masyarakat Tak Pakai Masker, Kabupaten/Kota Bisa Langsung Gunakan Perda Provinsi

Penggunaan masker di perkantoran pemerintah di NTB. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemda Kabupaten/Kota tidak harus membuat Perda atau Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Walikota (Perwal) untuk penerapan sanksi bagi masyarakat yang tidak memakai masker di NTB.

Dengan adanya Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang dibuat Pemprov NTB berikut aturan turunannya dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub), sudah cukup menjadi landasan Pemda Kabupaten/Kota untuk menindak masyarakat yang tak memakai masker.

Iklan

‘’Perda ini berlaku di seluruh kabupaten/kota di NTB. Sehingga teman-teman kabupaten/kota supaya tidak susah lagi membuat Perda. Kalau ada Pemda Kabupaten/Kota yang membuat Perbup dan Perwal, tidak masalah. Silakan, ndak jadi masalah. Tanpa dia membuat regulasi, bisa langsung, tinggal melaksanakan melaksanakan Perda ini,’’ kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 6 Agustus 2020.

Ruslan menjelaskan, Bupati/Walikota se-NTB bisa langsung melaksanakan Perda yang telah dibuat untuk menegakkan aturan tentang protokol kesehatan Covid-19 di kabupaten/kota. Artinya, tanpa membuat regulasi dalam bentuk Perda atau Perbup dan Perwal, Perda yang dibuat Pemprov NTB sudah bisa diterapkan di kabupaten/kota.

‘’Tidak membuat regulasi juga ndak apa-apa, membuat juga bagus. Tapi tanpa dia membuat, bisa langsung melaksanakan Perda Provinsi bersama-sama dengan Pemprov NTB,’’ jelasnya.

Ruslan mengatakan, Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang mengatur pemberian sanksi maksimal Rp500 ribu bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 sudah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka fasilitasi. Nantinya, hasil fasilitasi dari Kemendagri ditindaklanjuti oleh Pemprov NTB.

Setelah hasil fasilitasi ditindaklanjuti, maka akan keluar nomor registrasi Perda dari Kemendagri. Setelah itu, penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 di seluruh NTB sudah dapat diterapkan. Ruslan, mengatakan Perda ini akan diterapkan pada Agustus ini. Sembari menunggu hasil fasilitasi dari Kemendagri, Pemprov sedang menyosialisasikan Perda tersebut secara masif.

‘’Sekarang sudah ada Perda, tujuannya untuk kepentingan umum. Pemda kabupaten/kota berkewajiban melakukan pembinaan, melaksanakan Perda itu.  Perda itu kita tindaklanjuti dengan Pergub, sudah jelas kita  bersama-sama dengan kabupaten/kota melaksanakannya,’’ tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov sudah menyusun Rapergub sebagai tindaklanjut dari Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Dalam  Pasal 2 ayat 1 menyatakan setiap orang perorangan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka penanggulangan penyakit menular yang sudah ditetapkan menjadi wabah/KLB/KKMMD, dikenakan sanksi administratif berupa: (a) teguran lisan;(b), teguran tertulis; (c) denda administratif paling banyak sebesar Rp.500 ribu dan/atau sanksi sosial seperti kerja bakti sosial seperti hukuman membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung pada saat operasi penertiban.

Kemudian dalam pasal Pasal 4 diatur soal sanksi denda kepada orang-perorangan yang dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan, dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 ribu.

Warga yang tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan seperti kegiatan sosial/keagamaan/budaya, dikenakan sanksi denda sebesar Rp250 ribu.

Dalam Pergub itu juga disebutkan, setiap ASN yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan dan atau tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan dikenakan sanksi denda sebesar Rp200 ribu. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here