Sanksi Kepala Daerah Ditangkap KPK, Kemendagri Tak Mau Nilai LPPD Lobar

Giri Menang (Suara NTB) – Lombok Barat (Lobar) terkena hukuman (sanksi) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lantaran oknum kepala daerahnya tertangkap KPK akibat kasus korupsi. Bentuk sanksinya, Kemendagri tak mau menilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2015-2016. Kondisi ini menyebabkan, Pemkab Lobar tak tahu kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. Pemda pun menargetkan tahun ini LPPD sudah dinilai bahkan harus mampu mendapatkan peringkat teratas.

Demikian ditegaska Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang ditemui di Lembar, Minggu, 5 November 2017. Sanksi ini sudah berjalan sejak 2015-2016. Menurutnya, sesuai aturan siapapun daerah yang kepala daerahnya tersangkut KPK diberi  hukuman oleh Kemendagri, di mana LPPD-nya tak akan dinilai oleh Kemendagri. Selain Lobar jelasnya, terdapat belasan daerah yang terkena sanksi serupa.

Iklan

Persoalan ini pun telah lama diungkap, namun ujung-ujungnya dirinya yang disalahkan. Padahal persoalan ini tidak ada kaitannya dengan kinerja Pemda. Justru, jelas Fauzan, dampak diterima daerah akibat tak dinilai LPPD-nya tentu pihaknya tak bisa mengetahui sejauh mana kinerja penyelenggaraan Pemda. Namun pihaknya memasang target agar LPPD dinilai tahun ini, bahkan ia memasang target agar bisa nomor satu di NTB. Sebentar lagi jelasnya LPPD mulai dinilai.

Sejauh ini, klaim Fauzan, LPPD Lobar di level provinsi termasuk bagus. Namun tidak mau dinilai oleh Kemendagri. Karena itulah ia sudah menggariskan ke Sekda Lobar agar dipersiapkan begitu nilai bisa dapat nomor 1. Indikator yang dinilai lanjut Fauzan, terkait keaktifan Pemda menyampaikan hari per hari, pekan per pekan dan bulan per bulan. Sistem pelaporan ini sendiri online.

Sementara itu, Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi menyoroti terkait kepemimpinan di Lobar. Sebab melihat sejarah yang terjadi di Lobar, beberapa tahun terakhir berujung di KPK. Persoalan ini, jelasnya harus dihentikan atau rantai mmasalah perlu diputus. Ia menekankan ke Fauzan, agar komitmen amanah sebab PKS memberikan dukungan ke Fauzan karena dinilai amanah. “Itu harus diputus, sesuai Komitmen PKS pemerintahan yang bersih menjadi amanah yang dikedepankan,”jelas Wakil Ketua DPRD NTB ini. (her)