Sanksi Denda Tak Pakai Masker, Cara NTB Tekan Penambahan Kasus Positif Covid-19

Ilustrasi penertiban warga yang tak mengenakan masker. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si  mengatakan, penerapan sanksi denda kepada masyarakat yang tidak memakai masker merupakan cara untuk menekan penambahan kasus positif Covid-19. Dengan adanya pemberian sanksi denda sebesar Rp100 ribu bagi masyarakat umum dan Rp200 ribu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memakai masker, diharapkan dapat memberikan efek jera.

‘’Ada efek jera iya, tapi bukan berarti kita melarang orang keluar. Tapi karena kita cinta masyarakat (agar tak terpapar Covid-19). Kita tidak ingin masyarakat jadi pasien yang kita rilis berikutnya. Maka caranya seperti itu (penerapan sanksi denda),’’ tegas Gita dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin.

Iklan

Ia mengatakan, Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang telah dibuat Pemprov tersebut berlaku di seluruh NTB. Pascaditetapkan menjadi Perda, sekarang Pemprov sedang menyiapkan Rapergub yang mengatur tentang tata cara pengenaan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Sekda NTB ini berharap dalam waktu dekat, setelah Pergub keluar, maka Perda tersebut sudah mulai diberlakukan. ‘’Mudah-mudahan (minggu depan) kita lakukan,’’ katanya.

Sembari menunggu keluarnya Pergub, dilakukan sosialisasi secara simultan dan masif kepada masyarakat NTB. Ditanya mengenai adanya pro kontra di masyarakat soal penerapan sanksi denda ini, Sekda mengatakan hal itu merupakan hal yang biasa.

Dalam kampanye penggunaan masker, Sekda meminta ASN di NTB menjadi garda terdepan. Sehingga dalam Rapergub yang sedang disusun, sanksi bagi ASN yang tidak memakai masker jauh lebih besar dibandingkan masyarakat umum.

‘’Pegawai lebih berat (sanksinya) karena dia sebagai contoh, panutan. Siapa lagi yang jadi garda terdepan jadi contoh kalau tidak ASN. Makanya kita arif bijaksana melihat itu,’’ terangnya.

Berdasarkan Rapergub yang disusun Pemprov NTB sebagai tindaklanjut dari Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular dalam  Pasal 2 ayat 1 menyatakan, setiap orang perorangan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka penanggulangan penyakit menular yang sudah ditetapkan menjadi wabah/KLB/KKMMD, dikenakan sanksi administratif berupa: (a) teguran lisan;(b), teguran tertulis; (c) denda administratif paling banyak sebesar Rp.500 ribu dan/atau sanksi sosial seperti kerja bakti sosial seperti hukuman membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung pada saat operasi penertiban.

Kemudian dalam pasal Pasal 4 diatur soal sanksi denda kepada orang-perorangan yang dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan, dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 ribu.

Warga yang tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan seperti kegiatan sosial/keagamaan/budaya, dikenakan sanksi denda sebesar Rp250 ribu.

Dalam Pergub itu juga disebutkan, setiap ASN yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan dan atau tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan dikenakan sanksi denda sebesar Rp200 ribu.

Sebagaimana diketahui, kasus Covid-19 di NTB terus meningkat. Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Selasa (4/8), jumlah kasus terkonfirmasi positif telah mencapai 2.196 orang. Dengan perincian 1.365 orang sudah sembuh, 124 meninggal dunia, serta 707 orang masih positif dan dalam keadaan baik.

Sedangkan jumlah Kasus Suspek sebanyak 9.965 orang dengan perincian 302 orang masih dalam isolasi, 461 orang masih berstatus probable, 9.202 orang  sudah discarded. Jumlah Kontak Erat yaitu orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 16.909 orang, terdiri dari 2.055 orang masih dalam pemantauan dan 14.854 orang selesai pemantauan.

Sedangkan Pelaku Perjalanan yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 70.587 orang. Yang masih menjalani karantina sebanyak 1.110 orang dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 69.477 orang. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here