Sanksi Denda Tak Pakai Masker Belum Bisa Diterapkan

0
Ilustrasi penggunaan masker untuk mencegah Covid-19 (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB masih belum bisa menerapkan sanksi denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker. Pasalnya, hasil evaluasi atau fasilitasi Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular masih belum keluar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

‘’Belum ada informasi hasil fasilitasinya. Kami terus berkoordinasi dengan Kemendagri. Karena ini kebutuhan kita semua,’’ ujar Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH dikonfirmasi Kamis, 13 Agustus 2020 siang.

IKLAN

Ruslan mengatakan, Kemendagri sudah melakukan fasilitasi. Sekarang, suratnya sudah naik ke meja Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri. ‘’Hasil fasilitasinya memang belum turun. Tetapi hasil koordinasi saya dengan teman-teman di Otda, sudah selesai difasilitasi. Sekarang suratnya sudah naik ke Pak Dirjen Otda. Kita tunggu,’’ katanya.

Setelah keluar hasil fasilitasi dari Kemendagri, kata Ruslan, maka Pemprov akan menindaklanjutinya. Hasil tindaklanjutnya, kemudian dikirim lagi ke Kemendagri.

‘’Begitu hasil fasilitasi turun, kita tindaklanjuti dan kirim lagi ke Jakarta. Bukan lagi Ditjen Otda buat nomor registrasinya. Tapi Biro Hukum Kemendagri. Insya Allah dalam waktu dekat segera berlaku, Agustus ini,’’ ujar Ruslan.

Nantinya, kata Ruslan, dalam penerapannya Satpol PP NTB bersama Satpol PP kabupaten/kota yang akan melaksanakan penegakan Perda. Ia menegaskan, Perda yang dibuat Pemprov ini berlaku di seluruh kabupaten/kota di NTB. Sehingga, Pemda kabupaten/kota, tanpa membuat Perda atau Perbup atau Perwal, sudah bisa melaksanakan Perda ini.

‘’Begitu ada Perda Provinsi, kabupaten/kota bisa melaksanakan. Karena di sana mengatur setiap orang. Artinya, siapapun yang ada di NTB. Pendatang juga harus tunduk pada Perda itu,’’ tandasnya.

Namun, bagi Pemda kabupaten/kota sedang  membuat Raperda yang ingin mengatur tentang protokol kesehatan secara lebih spesifik lagi dipersilakan. Tetapi, kata Ruslan, Perda tentang Penanggulangan  Penyakit Menular yang dibuat Pemprov NTB ini jangan dinafikan.

‘’Perda ini jangan dinafikan, provinsi saja. Ini keliru pemikiran seperti itu. Semua Pemda harus tunduk pada Perda ini. Semua harus tunduk pada protokol Covid-19, dunia usaha, pemerintah, masyarakat semua harus tunduk pada protokol Covid-19,’’ tandasnya.

Sembari menunggu hasil fasilitasi dari Kemendagri, Pemprov NTB sudah menyusun Rapergub yang mengatur lebih lanjut tentang pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Dalam pasal Pasal 4 diatur soal sanksi denda kepada orang-perorangan yang dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya masyarakat yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan, dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 ribu.

Pengelola kegiatan atau pengelola tempat usaha yang tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan seperti kegiatan sosial/keagamaan/budaya, dikenakan sanksi denda sebesar Rp250 – 400 ribu.

Dalam Rapergub itu juga disebutkan, setiap ASN yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan dan atau tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan dikenakan sanksi denda sebesar Rp200 ribu. (nas)