Sampaikan Aspirasi Tak Perlu Blokir Jalan

Bima (Suara NTB) – Kapolres Bima, AKBP Gatut Kurniadin, S.H., S.IK mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di depan umum. ‘’Tetapi penyampaian aspirasi tersebut ada ketentuannya, dan tidak ada ketentuan yang membolehkan memblokir jalan,’’ katanya, Kamis (4/8/2016).

“UU telah mengatur tentang cara menyampaikan aspirasi di tempat umum, hanya saja harus dilakukan dengan baik. Kami berkewajiban mengawal jalannya aksi,” katanya.

Iklan

Saat terjadinya blokade dan penyegelan, petugas tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya dikhawatirkan akan memancing emosi massa sehingga berujung pada konflik. Secara umum aksi blokade dapat mengganggu masyarakat umum. Tapi kalau masyarakat lain menyetujui, akhirnya polisi mengalihkan arus.

“Setiap persoalan yang  terjadi akan ada sebab dan akibat. Aksi dapat dilakukan apabila audiensi tidak ada kata sepakat. Hanya saja, kebanyakan berujung penyegelan dan memblokade jalan, karena minimnya sumberdaya dan pengetahuan tentang hukum,” katanya.

Dia berharap setidaknya yang menjadi aspirasi dilakukan karena tidak seperti itu. Aksi dapat dilakukan apabila audiensi tidak ada kata sepakat. Karena pada prinsipnya, lanjut dia dengan menutup jalan itu salah. Blokade jalan bukan cara yang tepat. Sehingga banyak pihak menjustifikasi Bima daerah tidak aman. Karena setiap persoalan berakhir pada hal itu.

“Penting membangun Kabupaten Bima ke depan dengan cara intens dan aktif membuka ruang untuk berkomunikasi tanpa harus ada pihak atau masyarakat umum yang dirugikan,” pungkasnya.

Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah di era keterbukaan ini. Baik lewat tulisan hingga melakukan aksi unjuk rasa di jalan. Akan tetapi seringkali terlihat aksi tersebut berujung aksi anarkis, penyegelan hingga blokade jalan.

Di wilayah Kabupaten Bima saja, sejumlah aksi unjuk rasa berakhir pada aksi penyegelan. Kantor Pemerintahan Desa (Pemdes) Naru Kecamatan Woha, disegel pada akhir bulan Juli kemarin. Masalahnya, massa pendukung calon Kades yang kalah, tidak menerima ditetapkannya Kades terpilih oleh panitia Pilkades desa setempat.

  Ini Pemicu Minimnya Investor Lirik Bima

Massa aksi kemudian menyegel kantor desa. Praktis aktivitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lumpuh total.

Pada Rabu (3/8), kelompok petani garam menggelar unjuk rasa dengan menyampaikan aspirasi. Awalnya berjalan lancar. Namun karena tidak disikapi massa kemudian memblokade jalan, di perempatan Talabiu Kecamatan Woha.

Imbasnya pengendara yang melewati jalan itu, menuju ke wilayah Dompu hingga Sumbawa atau sebaliknya menjadi terganggu dan terhambat selama lima jam. Jalan kembali dibuka setelah Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri menemui mereka.

Bupati menyakinkan kepada massa aksi bahwa tuntutan mereka diterima oleh pemerintah untuk ditindaklanjuti. Hanya saja, penyampaian dengan cara membuka jalan tidak jalan pun kembali dibuka dan kembali normal. Jalannya aksi dikawal dan dijaga oleh aparat keamanan Polres Bima. (uki)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here