Sampah Perlu Dijadikan Komoditi Bernilai Ekonomis

Mataram (Suara NTB) – Pengelolaan sampah di Kota Mataram diakui semakin rumit. Upaya mengatasi persoalan sampah perlu diarahkan pada perbaikan manajemen sampah di bagian hulu. Salah satunya, dengan mengubah sampah menjadi komoditas.

Hal itu disampaikan Kepala BLH Kota Mataram, Drs. M. Saleh dalam kegiatan bertema pengembangan Bank Sampah Dalam Pengelolaan Infrastruktur Hijau Menuju Indonesia Bersih Sampah 2020, di Mataram, Rabu, 23 November 2016. Kegiatan ini dihadiri Anggota DPR RI Dapil NTB yang duduk di Komisi VII DPR RI, Dr. H. Kurtubi.

Iklan

Menurut Saleh, saat ini pihaknya menerapkan program unggulan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. “Istilahnya adalah manajemen persampahan hulu. Karena sejatinya persoalan persampahan menurut kami itu bukan di hilir,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika tema sampah masih difokuskan ke persoalan TPA, TPS, truk pengangkut dan sejenisnya, hal itu menandakan manajemen persampahan masih berfokus pada bagian hilir.

“Tapi sejatinya persoalan sampah itu ada di hulu. Hulunya adalah produsen sampah, yang di Kota Mataram itu sebagian besar adalah rumah tangga,” ujarnya sembari menyebutkan bahwa salah satu program yang kini diupayakan Pemkot Mataram adalah menjemput sampah langsung dari rumah tangga sebagai penghasil utama sampah.

Saleh menyebutkan, saat ini problematika sampah di Kota Mataram memang semakin kompleks. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang mencapai 6.000 hingga 7.000 jiwa perkilometer persegi, Kota Mataram kini memproduksi sampah sekitar 400 ton perhari.

Kondisi ini sudah tidak kompatibel dengan model pengelolaan yang konvensional. Pola kumpul-angkut-buang yang dulu menjadi cara mengelola sampah tentu sudah tidak akan cocok sebagai satu-satunya cara menangani jumlah sampah sebesar itu.

Apalagi, ujar Saleh, saat ini Pemkot Mataram berhadapan dengan banyak keterbatasan. Mulai dari kurangnya armada pekerja dan kendaraan pengangkut sampah hingga jauhnya lokasi tempat pembuangan akhir alias TPA yang letaknya tidak di Kota Mataram.

“(TPA) di Lobar, itu saja sudah sangat memberatkan dari segi cost,” ujarnya.

Untuk itulah, seiring dengan peralihan fokus pengelolaan sampah dari hilir ke hulu, ujar Saleh, mulai saat ini paradigma masyarakat dalam memandang sampah juga mulai diubah. Selama ini, sampah hanya dipandang sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomis. Karenanya ia harus dibuang sejauh-jauhnya. Namun, pengelolaan sampah dengan membangun paradigma sampah sebagai komoditas bisa menjadi jalan keluar atas persoalan ini.

Saleh menegaskan, pola pikir yang menganggap sampah sebagai barang yang tidak memiliki nilai ekonomis telah melahirkan banyak persoalan turunan. Bahkan, sampah mulai menjadi potensi konflik di tengah masyarakat. Berkembang pula sindrom Nimby atau Not in My Backyard yang berarti sepanjang (sampah) tidak di halaman belakang rumahku. Tak heran jika masyarakat kemudian beramai-ramai membuang sampah di tempat yang sebenarnya milik orang lain yang tidak diawasi oleh pemilik lahan.

Dengan menambahkan nilai ekonomis pada sampah, Saleh yakin situasi ini bisa dihindari. Masyarakat akan tergerak untuk memperlakukan sampah dengan cara yang lebih manusiawi. Sejumlah terobosan pun mulai dilakukan untuk membangun paradigma sampah sebagai komoditas. Salah satunya melalui program barter sampah dengan raskin, sedekah sampah plastik, program pengolahan sampah organik hingga pembuatan kerajinan berbahan baku sampah. (aan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here