Saksi Kunci Kasus LCC Diduga Menghilang

Dedi Irawan. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Salah satu saksi kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal Mall Lombok City Center (LCC) diduga menghilang. Tiga kali panggilan Kejaksaan tak juga diindahkan.

Saksi yang menjabat sebagai bendahara pada PT. Tripat Lombok Barat itu sedianya sudah harus menjalani pemeriksaan. Panggilan pertama hingga ketiga dilayangkan, yang bersangkutan tak kunjung hadir.

Iklan

‘’Sebenarnya kita sudah jemput paksa di kediamannya. Tapi tidak ditemukan. Sementara ini dia menghilang,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, Senin, 3 Februari 2020.

Pihaknya sebenarnya bisa saja menetapkan saksi tersebut  sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun status DPO belum bisa jadi label saksi karena posisinya  belum jadi tersangka. “Kecuali kalau sudah tersangka, bisa kita tetapkan DPO,’’ kata Dedi Irawan.

Menurutnya, kesaksian saksi yang tidak disebutkan identitasnya ini penting, karena posisinya sebagai bendahara. Saksi dianggap mengetahui aliran dana yang diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan senilai Rp1 miliar lebih. Angka yang sekaligus ditetapkan sebagai kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

‘’Tentu keterangannya sangat dibutuhkan penyidik. Makanya sampai harus dipanggil paksa,’’ tandas Dedi.

Disinggung saksi ini  berpeluang jadi tersangka,  tak bisa dijelaskannya karena menjadi ranah tim penyidik. Namun pada dasarnya saksi bisa jadi tersangka, itu pun harus diawali pemeriksaan.

‘’Setidaknya pernah diperiksa sebagai saksi, tinggal ditambah dengan bukti. Langsung bisa dijadikan tersangka,’’ ujarnya.  Jika status saksi dimaksud jadi tersangka, maka langsung ditetapkan sebagai DPO jika tidak kooperatif.

Sampai saat ini pihaknya tidak mengetahui persis keberadaan saksi. Beberapa upaya mencari tahu belum membuahkan hasil. Opsi melibatkan Satgas di Kejati NTB spesialis buron, belum dipertimbangkan.

Saksi tersebut erat kaitannya dengan status tersangka Direktur PT. Tripat Lobar, Lalu AS yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Sementara AS adalah tersangka tunggal, sementara di sisi lain bahwa tindak pidana korupsi tidak bisa berdiri sendiri.

AS ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan sangkaan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31  tahun 1999  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (ars)