Saksi Kasus TPPU Terancam Dijemput Paksa

Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan

Mataram (Suara NTB) – Direktur perusahaan atau rekanan yang diduga terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mangkir panggilan jaksa Selasa, 23 Oktober 2018 kemarin. Dengan demikian, akan dilayangkan panggilan ketiga kalinya. Jika tak juga hadir, rekanan tersebut akan  dijemput paksa.

Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH Selasa, 23 Oktober 2018 kemarin menyebutkan, ada dua pihak swasta yang dilayangkan panggilan.  ‘’Dua orang dari pihak swasta itu kita panggil. Seharusnya hadir hari ini (kemarin). Tapi sampai sekarang belum ada kabar apapun,’’ kata Dedi Irawan sore kemarin.

Iklan

Karena tidak hadir, praktis dilayangkan panggilan ketiga,  namun jadwal  belum disampaikan oleh penyidik.  Pada panggilan ke tiga nanti, akan diamati lagi sikap kooperatif direktur perusahaan swasta dan bawahannya tersebut. Jika tidak hadir, maka akan dilakukan tindakan.

‘’Jika tidak hadir bisa dilakukan pemanggilan paksa,’’ tegasnya. Ketidakhadiran ini juga dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalang halangi penyidikan. Sehingga menurut Dedi Irawan, saksi tersebut dapat dipidana.

Saksi dimaksud adalah pihak swasta yang diduga memproses pencairan anggaran dari salah satu BUMD milik Pemprov  NTB senilai Rp6,3 miliar. ‘’Saksi tidak hadir pada panggilan pertama. Besok (hari ini) rencananya panggilan kedua,’’ katanya.

Begitu pentingnya pemeriksaan sehingga saksi diharapkan untuk hadir memenuhi panggilan tersebut  dengan kooperatif. Panggilan ke dua besok jika saksi tidak hadir, maka pihaknya akan melayangkan panggilan ke tiga. Jika untuk ke tiga kalinya tidak hadir, maka akan dilakukan upaya paksa. ‘’Kalau menurut undang undang, kalau sudah tiga kali bisa dilakukan panggilan paksa,’’ jelasnya.

Sementara saksi-saksi lain sudah dipanggil dan secara kooperatif memenuhi panggilan penyidik Pidsus. Setidaknya ada tiga orang Direksi BUMD tersebut sudah hadir dan dimintai keterangan sebagai saksi. Hanya tinggal pemeriksaan untuk pihak swasta.

Setelah semua pemeriksaan saksi rampung, kasus ini akan dilakukan gelar perkara pekan depan untuk menentukan siapa paling bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya kasus ini sudah dinaikkan ke penyidikan setelah gelar perkara Kamis, 11 Oktober 2018 lalu.   Pertimbangannya, setelah cukup bukti di tahap penyelidikan dan hasil dari serangkaian pemeriksaan saksi.

Posisi kasus ini masih penyidikan umum, sehingga belum bisa ditetapkan siapa saja pihak yang paling bertanggung jawab. Dalam lanjutan pemeriksaan saat ini akan diperkuat lagi bukti dan keterangan saksi, dilanjutkan dengan gelar perkara untuk  menetapkan siapa tersangkanya.

Pihak Kejati memberi gambaran, calon tersangka memungkinkan dari berbagai kalangan. Mengingat kasus itu juga terdapat tindak pidana awal, terkait kasus korupsi pemberian kredit senilai Rp10 miliar. Terbuka peluang, tersangka dalam kasus  pemberian kredit bermasalah itu juga jadi  tersangka dalam kasus yang sama.

Selanjutnya yang dilakukan adalah fokus mengejar aliran dana TPPU tersebut. Sejauh ini Kejati belum membuka apa saja aset dan  kemana alur aliran dana hasil dugaan pencucian uang salah satu BUMD NTB tersebut. Alasannya, masih dalam pengembangan di tingkat penyidikan. Aset yang ditemukan berupa tanah dan bangunan adalah agunan untuk jaminan kredit dalam tindak pidana awal. Rencananya  akan dilakukan penyitaan barang bukti.

Sementara untuk tindak pidana pencucian uang,  konteksnya  fokus pada pencairan bertahap Rp6,2 miliar. Uang itu tidak sesuai peruntukan dan diduga digunakan untuk kepentingan lain.

Tidak menutup kemungkinan dana bertahap pencairan Rp3 miliar, Rp1 miliar, Rp1,5 miliar, Rp500 juta dan Rp200 juta itu dibagi bagi ke keluarga dan kolega calon tersangka. Ini akan terlacak dari proses transaksi berdasarkan dokumen dari PPATK. (ars)