Saksi ASN di Sengketa Pilkada Sumbawa Harus Dilindungi

Refly Harun (Suara NTB/ndi).

Mataram (Suara NTB)-Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyatakan, perhelatan pemilu dan pilkada harus berlangsung sesuai asasnya. Yakni, Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) serta, Jujur dan Adil (Jurdil). Dia juga menyoroti hadirnya sejumlah saksi dari kalangan pejabat ASN Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam persidangan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) Pilkada Sumbawa.

Terhadap para ASN yang menjadi saksi, Refly meminta mereka dilindungi. Jabatan mereka harus dipastikan tak terpengaruh dengan kesaksian mereka di persidangan. “Saya minta agar para ASN Pemprov perlu diberikan perlindungan. Sebab, hadirnya mereka di sidang adalah sebuah kewajiban konstitusi. Tapi, penyakitnya besok setelah bersidang, jabatannya melayang manakala paslon yang diusung pimpinannya kalah,” katanya kepada wartawan usai memberikan keterangan ahli pada sidang lanjutan sengketa Pilkada Sumbawa di Kantor Bawaslu NTB, Senin, 5 Januari 2020.

Refly yang menjadi saksi ahli dalam persidangan di Bawaslu NTB, menjelaskan dalam kerangka pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) itu, unsur terstruktur bisa dilakukan oleh orang tertentu yang dominan memiliki power atau kekuatan di suatu wilayah. Dia juga menekankan, bahwa penyelenggara pemilu, utamanya pemerintah daerah tak boleh berbuat curang, memenangkan salah satu pihak peserta pilkada.

“Jadi, tidak boleh penyelenggara pemilu itu memenangkan paslon yang terang-terangan berbuat curang. Itulah kira-kira prinsip elektoral justice itu. Nah di sidang tadi, saya bercanda jika terstruktur itu bisa dilakukan cenderung Presiden. Karena jika ketua RT, jelas sulit. Mengingat, ketua RT memiliki keterbatasan dalam banyak hal, sehingga beda dengan Presiden yang punya segala-galanya,” tegasnya.

Ia kemudian memaparkan terkait pengertian pelanggaran Pemilu TSM secara lebih rinci. Pertama terkait dengan pelanggaran secara terstruktur. Di mana pelakunya adalah orang yang memiliki kekuasaan cukup besar di tangannya kemudian digunakan untuk menguntungkan salah satu paslon.

“Sebagai ahli saya menjelaskan mengenai apa itu pelanggaran yang bersifat TSM, kalau terstruktur itu dilakukan oleh struktur tertentu, ndak peduli orangnya ada satu orang atau banyak yang penting dia adalah struktur yang determinan yang punya power. Misalnya Presiden, itu hanya satu orang tapi kaki tangannya sampai ke bawah, kalau ketua RT ya tidak signifikan, anak buahnya hanya berapa,” katanya.

Kemudian pengertian sistematis, di mana pelanggaran dilakukan secara terencana dengan rapi, bukan suatu peristiwa kebetulan belaka. Sementara terkait dengan pelanggaran masif, ditegaskan Refli bahwa masif tersebut tidak selalu harus terjadi di banyak tempat. Namun juga bisa berupa dampak yang luas meskipun tempat kejadiannya hanya di beberapa tempat saja.

“Kalau masif ada dua pengertian, bisa tersebar di 50 persen plus satu wilayah kecamatan atau dia mungkin bisa di satu dua kecamatan tapi intensif sekali, yang seandainya itu kalau tidak terjadi mungkin hasil pilkada akan berbeda, itu menurut keahlian saya. Kenapa begitu dalam kasus pilkada Madura, di mana doktrin TSM pertama kali muncul itu tidak mempersoalkan berapa jumlah tempatnya,” paparnya.

Di persidangan, Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Divisi Hukum, Data dan Informasi, Suhardi mengatakan, kehadiran saksi ahli sesuai dengan perkara dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pasangan calon Mahmud Abdullah-Dewi Noviany (Mo-Novi) yang dilaporkan oleh tim paslon Syarafuddin Jarot-Mokhlis (Jarot-Mokhlis) pada Pilkada Sumbawa, menjadi sangat urgen.

Sebab, meski keterangannya hanya berdasarkan keilmuwannya, namun jika disesuaikan dengan penanganan pokok perkara TSM hal tersebut menjadi vital dan utama.  “Saksi ahli bukan soal menguntungkan siapa yang ia dampingi. Namun karena dia juga bersifat independen maka itu juga bisa menguntungkan pihak terlapornya,” katanya.

Menyoal persidangan dan pilkada Sumbawa, Jarot mengaku tetap optimis dapat memenangkan gugatan di Bawaslu NTB. “Saya optimis dapat menang dalam sidang di Bawaslu NTB. Kami sudah berikan sesuatu yang terbaik. Dan apa yang kami lakukan bisa menjadi pembelajaran bukan hanya kepada pasangat Jarot-Mokhlis tapi seluruh masyarakat beserta calon lain yang ikut dalam kontestasi Pilkada Sumbawa,” katanya.

Sebaliknya, kuasa hukum paslon Mahmud Abdullah-Dewi Noviany (Mo-Novi), Wahid Jan mengaku optimis gugatan paslon Jarot-Mokhlis akan ditolak oleh majelis hakim. Wahid Jan menegaskan, tak mempersoalkan kehadiran pakar hukum tata negara, Prof. Refly Harun dalam persidangan kali ini. Sebab, Prof. Refly berbicara adalah kapasitasnya sebagai keterangan ahli sesuai keilmuwannya. Di antaranya, asas, prinsip dan pelanggaran TSM.

“Dari materi pak Prof Refly oke, tapi beliau belum masuk ke unsur yang mana di Pilkada Sumbawa yang masuk katagori TSM. Jadi jauh lah saksi ahli menerangkan kesaksian yang bukan fakta,” pungkasnya. (ndi/*).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here