Sah Menarik Pungutan, BLUD Dituntut Mandiri

Nurhardin. (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) -DPRD menuntut instansi terkait yang mengelola Badan Layanan Umum Daerah untuk membiayai ongkos operasionalnya. BLUD dimaksud yakni BLUD Kesehatan (RSUD dan Puskesmas) dan BLUD Persampahan. Pansus DPRD telah membahas Raperda Perubahan kedua atas Perda No. 4 tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum. Perda tersebut dirubah pertamakali melalui terbitnya Perda No. 9 tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum.

Melalui juru bicara Pansus, Nurhardin, S.Ag., Senin, 28 Desember 2020 menyampaikan retribusi jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Iklan

Sehingga kata dia, dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan umum daerah, BLUD diminta memberi pelayanan yang sebanding dengan retribusi yang ditarik. Pelayanan dimaksud bersifat efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab. Selain itu pelayanan juga memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

“(Lebih penting lagi) Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,” sebut Nurhardin.

Dari hasil pembahasan Pansus bersama eksekutif, telah disepakati beberapa hal yang menjadi pegangan implementasi BLUD. Dimana Pansus memasukkan nama BLUD pada konsideran (menimbang dan mengingat) selaku lembaga yang boleh menarik retribusi pelayanan kesehatan yang sebelumnya dilakukan oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Penegasan serupa juga muncul pada pasal 25 ayat 2. Dimana pada pasal tersebut, spesifik menyangkut retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta, dapat dilakukan oleh BLUD (Persampahan – Dinas LH).

Sedangkan pada pasal 7, BLUD juga ditegaskan dapat menarik obyek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola oleh dinas LH.

“Pengecualian Retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD yang diatur dalam Raperda ini, agar BLUD di Kabupaten Lombok Utara mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang efektif dan efisien serta dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha terhadap retribusi pelayanan yang dilakukan oleh BLUD,” papar Nurhardin.

Selain Raperda tersebut, Pansus juga setuju mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam hal ini, pelayanan di Dukcapil tidak membebani masyarakat. (ari)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional