Saber Pungli Peringati Manajemen Pelabuhan

0

Mataram (Suara NTB) – Satgas Saber Pungli Provinsi NTB memberi peringatan kepada manajemen pelabuhan se NTB agar menjalankan pengendalian internal guna mencegah pungli. Jika masih terjadi, maka Operasi Tangkap Tangan (OTT) terbuka peluang terjadi lagi.

Peringatan itu dilontarkan langsung Ketua Satgas Saber Pungli Provinsi NTB, Kombes Pol. Drs. Ismail Bafadal. Selama ini ia melihat ada kelonggaran dari pengelola pelabuhan yang memberi peluang terjadinya pungli. Seperti yang terjadi Rabu lalu, Tim Satgas Saber Pungli melakukan OTT terhadap oknum pegawai PT. Pelni di Pelabuhan Bima.

‘’OTT tersebut terpaksa dilakukan karena gencarnya informasi dari masyarakat akan adanya pungli di sana  dan minimnya usaha dari lembaga tersebut untuk mengantisipasinya,’’ kata Ismail Bafadal kepada Suara NTB Jumat, 20 Oktober 2017 siang.

Belajar dari kasus OTT tersebut, memang tidak akan ada pengawasan khusus dari pihaknya.  Ismail Bafadal sebaliknya mempertanyakan kepada pihak pihak yang terlibat pengelolaan penumpang, barang, pengaturan kapal dan kendaraan lainnya yang seharusnya berkewajiban melakukan pengawasan internal.

‘’Seharusnya itu (pengawasan) sudah menjadi kewajiban dari dinas atau instansi atau lembaga yang bersangkutan,’’ tegas Ismail yang menjabat sebagai Irwasda Polda NTB.

Belajar dari kejadian OTT itu, harusnya menjadi evaluasi manajemen pelabuhan, baik Pelindo, Pelni, Syahbandar dan pihak pihak yang terlibat dalam pengelolaan pelabuhan. Jika tidak, peluang OTT menurutnya bisa terjadi lagi.

Apalagi ini kejadian yang kedua, setelah sebelumnya OTT petugas keamanan di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur.

‘’Saya berharap kasus tersebut  bisa menjadi pelajaran untuk lembaga lainnya untuk lebih meningkatkan deteksi dan cegah dini terhadap pungli di lembaganya,’’ pungkas Irwasda.

Sejauh ini keberadaan Satgas Saber Pungli masih efektif untuk pencegahan dan penindakan setiap temuan. Tugas dan kewenangan itu sesuai dengan Perpres 87 tahun 2016.

Menurut Wakil Ketua Saber Pungli Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH., M.Si unsur pemerintah dan Kepolisian yang tergabung dalam Satgas sudah bekerja dengan baik sesuai tupoksi bersama. Termasuk OTT di Pelabuhan Bima sebelumnya. Tupoksi itu kini sedang berjalan untuk pengawasan di palayanan publik seperti pelabuhan.  Ibnu berhadap, OTT di pelabuhan itu yang terakhir.

‘’Jangan sampai itu terjadi lagi. Pembenahan di internal manajemen pelabuhan, pengelolaan harus sesuai SOP,’’ sarannya. (ars)