Saber Pungli Investigasi 59 Laporan

Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) menerima sedikitnya 59 pengaduan. Sembilan diantaranya terkait dugaan pungutan liar dan tindak pidana korupsi. Saat ini laporan itu masih dalam proses investigasi.

Laporan itu diterima Saber Pungli sejak Januari hingga awal Desember 2018. Masuk melalui pos pengaduan di Inspektorat Provinsi NTB. ‘’Pengaduan yang masuk mencapai 59 pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sembilan laporan diantaranya merupakan dugaan pungli,’’ sebut Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB, Minggu, 16 Desember 2018.

Iklan

Pengaduan yang masuk itu  terkait berbagai hal. Sebab tidak semua berkaitan dengan pungli, seperti laporan dugaan pemerasan dan juga perbuatan asusila.  Namun sembilan diantara laporan itu menjadi atensi serius pihaknya karena berkaitan dengan pungli.

‘’(Selain pungli) selebihnya laporan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme serta  laporan kehilangan aset yang menimbulkan kerugian negara atau daerah,’’ sebutnya. Semua pengaduan dan penanganan masuk melalui Inspektur Bantuan Khusus (Irbansus) yang dikoordinasikan dengan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda NTB untuk langkah penindakan dan pencegahan.

Menurutnya, banyaknya pengaduan masyarakat terkait dugaan pungli itu mencerminkan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang makin baik, khususnya terhadap pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Lebih lanjut dijelaskan, semua pengaduan itu diproses.  Bentuk tindak lanjut dengan klarifikasi dan bahkan pemeriksaan sampai investigasi.

Inspektur menambahkan, survei lembaga anti korupsi dan Satgas Saber Pungli, setidaknya 10 lembaga layanan publik punya potensi kerawanan pungli.

Diantaranya adalah lembaga layanan  perizinan, pendidikan, lembaga pengadaan barang jasa, pengelolaan keuangan dan bansos, perpajakan dan perbankan, pendapatan daerah, pengelolaan aset, layanan kesehatan, pemerintahan desa, perhubungan dan sektor-sektor layanan lainnya.

Terkait hasil penindakan,  ia memuji koordinasi dengan Polda NTB, termasuk unsur Saber Pungli di tingkat kabupaten serta kota di NTB. Beberapa operasi menunjukkan hasil seperti praktik kotor oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui OTT, sebagaimana dilakukan di KLU, Mataram, Bima, KSB dan sejumlah OTT lainnya.

Sementara Irbansus pada Inspektorat Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH menambahkan, prinsipnya segala pungutan yang tidak  didasarkan pada aturan, sejatinya adalah pungli. Untuk mengamputasi praktik kotor seperti ini, selain butuh keberanian, juga perlu dibangun masyarakat kritis.

‘’Yakni berani menolak pungutan yang tidak jelas. Berani menanyakan standar pelayanan bila penyelenggara layanan tidak mengumumkan atau memaklumatkan  Standar pelayanannya di loket-loket pelayanan,’’ tegasnya.

Dari standar pelayanan tersebut, kata dia, masyarakat dapat mengetahui  informasi tentang jenis layanan, syarat layanan, besarnya biaya layanan beserta dasar hukum atau aturannya dan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pengurusan layanan. ‘’Jika tidak ada standar layanan tersebut, jangan mau bayar. Sebab kalau bayar, berarti masyarakat ikut mendukung pungli,’’ ujarnya . (ars)