Rumah Kumuh di Mataram Belum Bisa Dituntaskan

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Data verifikasi rumah kumuh di Mataram, tersisa sekitar 3.000 unit. Untuk menyelesaikan rumah tidak layak huni bergantung kepada komitmen anggaran pemerintah pusat dan pemprov. Dengan hanya mengandalkan APBD Kota Mataram, rumah kumuh tidak bisa dituntaskan.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, sebenarnya ada target untuk menyelesaikan rumah tidak layak huni di 2019. Faktanya, komitmen itu belum bisa terealisasi. Karena, penganggaran untuk menuntaskan rumah tidak layak huni bergantung dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Dan, sebagian dialokasikan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram.

Iklan

Selama ini, rehab rumah kumuh mengandalkan bantuan anggaran dari pemerintah. Tetapi, keterbatasan suplai anggaran sehingga harapan untuk target nol rumah kumuh belum bisa sampai sekarang. Meskipun demikian terang Walikota, progres penanganannya sangat tinggi. Artinya, pihaknya sudah memperbaiki. “Saya lihat progresnya sangat tinggi,” ucapnya.

Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Mataram 2016 – 2021, ditargetkan rumah kumuh nihil. Walikota dua periode menegaskan, ia masih memiliki waktu dua tahun menuntaskan permasalahan tersebut. Secara diplomatis disampaikan, ikhtiar tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah, tanpa ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Kondisi saat ini, kebutuhan anggaran cukup banyak. Terutama kebijakan pemerintah pusat membebankan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) ke Pemda. Namun demikian, Walikota tetap optimis di akhir masa jabatannya persoalan rumah kumuh bisa diselesaikan. “Iya, kita optimis bisa selesai. Kalaupun tidak bisa, nanti dilanjutkan oleh Walikota yang baru,” demikian kata dia. (cem)