Rumah Disulap Jadi Hotel, Pemkot Kehilangan Potensi PAD

Hotel di Jalan Catur Warga, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, yang sebelumnya adalah rumah. Pemkot kehilangan potensi PAD dengan menjamurnya rumah disulap jadi penginapan. Penertiban belum bisa dilakukan karena aturannya masih samar. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Rumah disulap menjadi penginapan atau hotel di Kota Mataram menjamur. Belum jelasnya regulasi menjadi tarik-ulur dilakukan penindakan. Pemkot Mataram terancam kehilangan potensi pendapatan asli daerah (PAD) jika tidak segera ditertibkan.

Pantauan Suara NTB, di sejumlah titik di Kota Mataram terutama di wilayah Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Mataram, banyak rumah disulap jadi hote. Wisatawan ditawarkan dengan konsep penginapan murah dengan fasilitas sederhana. Umumnya ini diminati oleh backpacker.

Iklan

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi memastikan, rumah disulap jadi hotel belum memiliki izin. Selama ini, pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin hotel kecuali yang telah terbit tahun sebelumnya. Pengelola sendiri tidak ada laporan. “Izinnya memang belum ada,” kata Denny dikonfirmasi pekan kemarin.

Dispar kesulitan mendeteksi kepemilikan izin. Konsep rumah jadi hotel ini memiliki jaringan skala nasional. Pihaknya telah mengkomunikasikan dengan Badan Keuangan Daerah (BKD). Hanya saja, BKD belum memiliki solusi untuk menangani.

Denny menegaskan, jika dibiarkan beroperasi tanpa status izin yang jelas, maka Pemkot Mataram akan kehilangan potensi PAD dari sektor pajak hotel. “Jelas ada loss PAD dari pajak hotel,” tambahnya.

Pengusaha mengajukan investasi di bidang akomodasi (perhotelan) memiliki standarisasi. Paling utama adalah perizinan. Kedua, jumlah kamar yang akan dibuat. Ketiga, fasilitas pendukung lainnya. Dari sewa kamar pendapatan diperoleh pemerintah 10 persen.

Dispar dalam posisi dilematis. Pemerintah mau menindak tetapi terkendala regulasi. Jika dibiarkan akan menjamur dan terancam pemerintah kehilangan pendapatan.

“Kalau soal pajak, BKD ranahnya menjelaskan itu. Tapi harus cepat koordinasi dengan OPD terkait. Untuk penertiban dikoordinasikan apakah regulasinya memang ada tapi samar-samar,” jelasnya.

NTB umumnya dan Lombok khususnya sedang menaikkan branding sebagai wisata halal. Dia mengkhawatirkan, hotel ini tidak memiliki standar itu. Misalnya, mushala, tempat wudhu terpisah antara perempuan dan laki-laki, arah kiblat dan lainnya. Hal ini akan mengganggu branding yang digaungkan oleh pemerintah. (cem)