Ruang Manuver Hanura Makin Sempit

Mataram (Suara NTB) – Pada awalnya Partai Hanura sangat yakin akan mampu memunculkan satu paket pasangan calon alternatif di Pilkada NTB 2018. Beberapa waktu lalu telah mengemuka nama Lalu Rudi Irham Srigde dan Muh Amin sebagai balon pasangan cagub dan cawagub.

Namun perubahan politik terjadi begitu cepat, Amin secara mengejutkan memilih berpasangan dengan Ketua DPD I Partai Golkar, H. M. Suhaili FT.

Iklan

Dalam waktu relatif cepat, empat pasangan terbentuk, yakni Ali BD yang diperkirakan akan menggandeng Selly Andayani. Jika benar berduet, maka mereka diperkirakan akan didukung oleh PDI-P.

Kemudian menyusul pasangan Ahyar Abduh-Mori Hanafi, yang didukung oleh koalisi Partai Gerindra, PPP (kubu Romahurmuziy) dan PAN.

Pasangan selanjutnya, Suhaili FT-Muh. Amin yang didukung oleh koalisi Golkar, Nasdem dan PKB, dan terakhir pasangan Dr. Zulkieflimansyah – Sitti Rohmi Djalilah yang diperkirakan akan menyusul dengan dukungan koalisi Demokrat dan PKS.

Dengan format koalisi sementara itu, tersisa dua partai yang belum menentukan arah dukungan yakni Hanura dan PBB. Dengan situasi tersebut, maka Hanura yang memiliki lima kursi di DPRD NTB tidak punya pilihan banyak, apalagi berharap untuk bisa memunculkan satu lagi pasangan alternatif. Pilihan Hanura hanya pada salah satu dari empat pasangan tersebut untuk bergabung.

Ketua Tim Pilkada DPD Partai Hanura NTB, Yeyen Septian Rachmat, yang dikonfirmasi Suara NTB terkait hal itu, Rabu, 11 Oktober 2017 kemarin mengakui bahwa pihaknya sempat membangun simulasi pasangan (Lalu Rudi-Amin). Namun karena perubahan konstelasi politik lokal, maka pihaknyapun menyerahkan keputusan ke DPP.

“Ya kita telah mensimulasikan pasangan kemarin, tapi berdasarkan kondisi politik saat itu. Tapi karena dia dinamis, dan terjadi perubahan, di mana kondisi politik sudah berbeda, maka kami komunikasikan lagi ke DPP,” jelasnya.

“Untuk itu, simulasi penentuan pasangan sudah berpindah ke pusat sekarang. Disini kami hanya melaporkan saja. Jadi kami sudah ndak bisa berpendat akan ke sana dan ke sini,  itu sudah bukan kewenangan kami lagi. Sekarang kami hanya memberikan masukan itu ke DPP, terkait konstelasi politik lokal, itu saja,” tambahnya.

Lantas ke mana kemungkinan arah dukungan politik Hanura? Yeyen menjawab bahwa keputusan arah dukungan Hanura diserahkan sepenuhnya ke DPP. Pihaknya pada posisi menunggu arahan dari DPP.

“Ini sudah domain DPP, jadi tinggal kita tunggu apa yang menjadi keputusan DPP. Tim pilkada daerah sudah bekerja, tinggal sekarang konstelasi politik itu ada di DPP, karena memang untuk Gubernur itu DPP yang punya domain itu. Saya pikir komunikasi antara Ketua Umum partai di pusat itu pasti terjadilah, DPP pasti punya kebijakan. Jadi pembicaraan ini sudah level Ketua Umum partai. Insya Allah akhir Oktober itu sudah keluar keputusan,” pungkasnya. (ndi)