RTH Pagutan Masih Terbengkalai

Inilah kondisi terkini RTH Pagutan yang terletak di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan, Minggu, 21 November 2021. Lahan seluas 8,3 hektar terbengkalai. Untuk pemanfaatannya perlu keroyakan dengan instansi teknis lainnya. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan hingga kini masih terbengkalai. Setelah diresmikan di tahun 2016 lalu belum ada aktivitas sama sekali. Pemanfaatannya perlu keroyokan dengan organsasi perangkat daerah (OPD). Sementara, potensi pendapatan asli daerah (PAD) bisa diserap maksimal dari berbagai sektor.

Di kawasan RTH seluas delapan hektar tersebut banyak potensi bisa digarap maksimal. Pengembangan hortikultura, pemanfaatan lahan sebagai area bumi perkemahan serta ruang pertemuan.

Iklan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, H. M. Kemal Islam menjelaskan, pemanfaatan ruang terbuka hijau yang terletak di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan sebenarnya diharapkan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah terkait. Tanggungjawab pengelolaan lahan seluas 8,2 hektar tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke LH. Artinya, pemanfaatan itu adalah OPD yang mempunyai kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat.

“Contohnya, Dinas Pertanian bisa masuk menggelar pasar tani sekali seminggu. Atau bumi perkemahan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga,” kata Kemal dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Saat ini, RTH Pagutan seolah terbengkalai. Inisiasi pemanfaatan lahan telah disampaikan ke OPD teknis sebelum dimediasi oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., beberapa waktu lalu.

Menurut Kemal, Bale Bencingah milik Dinas Pariwisata dapat dimanfaatkan sebagai ruang pertemuan. Lokasinya cukup representatif sehingga berpotensi menghasilkan sumber PAD. Kabarnya, pada anggaran pendapatan dan asli daerah (APBD) 2022 akan dialokasikan anggaran Rp 2 miliar untuk menyelesaikan bangunan tersebut. “Lahan parkirnya luas. Ini sangat bisa dimanfaatkan,” terangnya.

Karena itu, perlu keroyokan mengoptimalkan pemanfaatan lahan itu. Kata Kemal, tidak bisa melekat anggaran program anggaran untuk mengintervensi kegiatan. Seperti pasar rakyat dan penanaman pohon hortikultura menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan kegiatan lainnya. Pihaknya memiliki fungsi dan tanggungjawab pengawasan serta pemeliharaan kawasan RTH tersebut. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional