RSUD Praya Tolak Tandatangani Adendum Aturan Baru BPJS

Direktur RSUD Praya,  Muzakir Langkir (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya menolak menandatangani adendum (perubahan perjanjian) terkait layanan kesehatan dengan penyelenggaran BPJS. Pasalnya, perubahan aturan baru yang  diajukan pihak BPJS dinilai menyulitkan serta berpotensi merugikan pihak manajemen rumah sakit.

Hal itu diungkapkan Direktur RSUD Praya, dr. Muzakir Langkir, kepada Suara NTB, Senin,  15 Oktober 2018. Ia menjelaskan, beberapa perubahan aturan yang dinilai menyulitkan dan berpotensi merugikan pihak rumah sakit di antaranya soal aluran rujukan pasien yang harus berjenjang. Di mana pasien dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama harus dirujuk ke rumah sakit tipe C, baru kemudian ke rumah sakit tipe B dan tidak boleh langsung ke rumah sakit tipe B.

Iklan

Kemudian aturan pembatasan jumlah pasien operasi katarak serta pemberlakuan keharusan adanya dokter spesialis pendamping bagi pasien visioterapi. Sementara untuk pasien operasi katarak di RSUD Praya cukup banyak. Dan, sampai saat ini RSUD Praya belum memiliki dokter spesialis untuk visioterapi.

“Lalu potensi kerugiannya di mana? kalau aturan itu tidak dilaksanakan, maka RSUD Praya tidak ada pembayaran dan tidak melakukan klaim ke BPJS,” terangnya. Sementara pihaknya dituntut untuk tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Di satu sisi, pihaknya dibatasi oleh aturan yang berbelit-belit dari pihak BPJS.

Untuk itu, pihaknya memutuskan untuk menolak menandatangani adendum yang diajukan pihak BPJS, sesuai Peraturan Direktur BPJS yang baru. Dan, hampir semua rumah sakit menyatakan sikap yang sama. karena memang sangat menyulitkan pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Meski belum menandatangani adendum tersebut, pihak RSUD Praya tegas Langkir, tetap memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat, tapi disesuaikan dulu dengan kondisi yang ada. Jika memang sekiranya tidak bisa diklaim, terpaksa harus ditunda dulu. “Prinsipnya kita tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Meski dibatasi dengan aturan berbelit dari BPJS,” ujarnya. (kir)