RSUD Perpanjang Kontrak Pengelolaan Parkir

Pengendara membayar parkir di loket pengelolaan parkir RSUD Kota Mataram, Rabu, 8 September 2021. Manajemen RSUD Kota Mataram memperpanjang kontrak kerjasama dengan pengelola parkir. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Kisruh pengelolaan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram belum tuntas. Perusahaan diduga wanprestasi karena belum melunasi tunggakan pajak. Namun manajemen rumah sakit justru kembali memperpanjang kontrak pengelola parkir tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito mengaku, telah menandatangani surat untuk mengevaluasi pengelolaan parkir di RSUD Kota Mataram. Rekomendasi itu salah satunya meminta pengusaha membayar tunggakan pajak. Tetapi progres tidak ada, sehingga perusahaan sudah layak dinyatakan wanprestasi. Padahal sebelumnya ada kesanggupan untuk mencicil. “Komunikasi sampai saat ini belum ada,” kata Sekda dikonfirmasi, Rabu, 8 September 2021.

Iklan

Perusahaan D’Parking rupanya tidak kooperatif membayar tunggakan pajak sekira Rp200 juta. Tunggakan itu berjalan sejak 2019 lalu. Sekda menegaskan, tidak kooperatifnya perusahaan ini akan dilakukan pemutusan kontrak. Meskipun telah diputus kontrak, perusahaan tetap berkewajiban menyelesaikan tunggakan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), H. M. Syakirin Hukmi menambahkan, pihaknya sudah mengkomunikasikan dengan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Mataram. Dokumen kontrak dan lain sebagainya telah diserahkan sebagai bukti. Terakhir Sekretaris Daerah meminta dilakukan evaluasi terhadap kerjasama antara D’ Parking dengan Manajemen RSUD.

Faktanya, kata Syakirin, muncul kontrak baru terhadap pengelolaan parkir di rumah sakit tanpa sepengetahuan Pemkot Mataram. Sementara, tunggakan pajak hingga kini masih berlarut – larut. “Tanpa sepengetahuan kami sudah ada tanda tangan lagi. Ini siapa yang menandatangani kontrak kita tidak tahu,” ucapnya.

Perusahaan itu dinilai jelas – jelas wanprestasi. Pasalnya, kewajiban membayar tunggakan pajak belum tuntas. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan upaya optimal agar pihak ketiga menyelesaikan kewajibannya. Komitmen awal dengan manajemen rumah sakit bahwa pemilik perusahaan akan datang ke Mataram membicarakan permasalahan tersebut serta memiliki komitmen menyelesaikan tunggakan. “Karena status Mataram level 4 PPKM, kedatangannya jadi tertunda. Sekarang ini kami tidak tahu seperti lagi perkembangannya,” ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Kota Mataram, Lalu Martawang dikonfirmasi mengaku tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang berkaitan dengan pengelolaan parkir di rumah sakit. Karena, sampai saat ini, pihaknya masih dalam koordinasi intensif dengan para pihak. “Jadi dasar info yang mengatakan diperpanjang atau diperpendek sampai saat ini belum diselesaikan,” ucapnya. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional