RSUD Kota Mataram Siapkan Larangan Dokter PNS Bekerja di RS Swasta

Direktur RSUD Kota Mataram, H. Lalu Herman Mahaputra (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra tengah mempersiapkan ketentuan yang melarang dokter ASN di RSUD Kota Mataram bekerja di RS swasta. Masalahnya, sebagian dokter di RS swasta di kota ini adalah dokter ASN.

“Saya akan berlakukan aturan mulai jam 07.00 – 14.00 Wita, dokter ASN tidak boleh bekerja di rumah sakit swasta,” kata dia, Senin, 5 November 2018.

Iklan

Pihak Asosiasi Rumah Sakit (Apersi) bersama Dinas Kesehatan juga akan melihat apakah sarana prasarana dan SDM di rumah sakit tipe C dan D benar atau tidak. Jangan sampai data diberikan tak valid.

Dikatakan, penertiban ini setelah rumah sakit tipe C dan D sebagai bentuk pemberlakuan sistem rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurut dr. Herman, hasil rapat bersama Dinas Kesehatan, Arsada dan BPJS Kesehatan akan melihat sejauh mana penerapan sistem rujukan  yang diberlakukan secara nasional. Jika sistem rujukan tetap berjalan, maka akan dilakukan penertiban terhadap rumah sakit tipe C dan D.

Penertiban itu disebabkan karena rumah sakit swasta berlomba – lomba memberikan pelayanan. Sementara, data diberikan tidak valid. Sebagai contoh, kata dr. Jack, kebanyakan sumberdaya manusia terutama dokter spesial berstatus pegawai negeri sipil. Mereka bekerja di rumah sakit pemerintah.

Setelah pemberlakuan sistem rujukan, Kemenkes juga akan mereview kembali rumah sakit tipe C dan D. “Kalau tidak sesuai akan diturunkan. Dari C ke D,” ucapnya.

Kata dia, penertiban tersebut jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Misalnya, pasien tak lagi menunggu daftar tunggu untuk mendapat perawatan. Karena persyaratan yang harus dipenuhi oleh rumah sakit tipe C dan D, tidak boleh memiliki lebih dari empat dokter spesialis dasar. “Kita tidak bicara lagi soal regulasi. Tapi SDM dan sarana prasarana,” demikian kata dia. (cem)