RSUD Dompu Siap Integrasikan Layanan Peserta JAKKAD ke BPJS

Dompu (Suara NTB) – Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dompu (JAKKAD) yang dilaksanakan sejak 2007 telah diintegrasikan kepesertaannya ke BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2018. Sebanyak 50 ribu warga yang tidak mampu yang diintegrasikan dengan pelayanan kelas III. RSUD Dompu sebagai layanan kesehatan lanjutan siap mendukung program pemerintah daerah (Pemda) ini.

Direktur RSUD Dompu, dr H Syafruddin melalui Humas RSUD Dompu, Gunawan, A.Md.PIK kepada Suara NTB mengungkapkan, pasca ditandatanganinya MoU antara Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin dengan kepala perwakilan BPJS Kesehatan wilayah Bali Nusra beberapa waktu lalu bahwa sebanyak 50 ribu warga Dompu yang kurang mampu dan tidak terakomodir dalam program BPJS kesehatan untuk rakyat miskin program pusat akan ditanggung pemerintah daerah.

Iklan

Sebanyak 50 ribu warga Dompu sebelumnya masuk dalam kepesertaan JAKKAD. Mulai 1 Januari 2018, kepesertaannya diintegrasikan ke kepesertaan BPJS Kesehatan. RSUD Dompu sebagai pusat rujukan layanan kesehatan akan selalu mendukung. “Setiap masyarakat Dompu kurang mampu yang berobat, langsung kita koordinasikan dengan Dinas Kesehatan untuk kepesertaan BPJS Kesehatannya, sehingga masyarakat tetap mendapat pelayanan gratis,” ungkap Gunawan.

Humas RSUD Dompu, Gunawan, A.Md.PIK.

Masyarakat hanya diminta melampirkan fotokopi kartu keluarga (KK), dan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Desa. Karena kepesertaan BPJS Kesehatan baru akan aktif setelah 14 hari, masa transisinya akan ditanggunggung pemerintah daerah (Pemda) melalui dana transisi JAKKAD. “Untuk layanan transportasi dan rujukan tidak ditanggulangi lagi oleh dana transisi JAKKAD,” jelasnya.

Karena RSU sebagai pusat rujukan, diingatkan Gunawan, warga masyarakat harus tetap memperhatikan rujukan dari pusat layanan kesehatan dasar di Puskesmas. Surat rujukan boleh tidak dibawa serta saat berobat ke RSU, apabila dilayani melalui IGD. Kalaupun ada pasien yang lupa membawa rujukan, bisa dimaklumi untuk diuruskan setelah didaftarkan di RSUD Dompu.

Namun terhadap pelayanan persalinan normal dan persalinan beresiko tinggi bagi peserta di luar BPJS Kesehatan akan ditanggung oleh dana alokasi khusus Jampersal. Sementara untuk pelayanan bayi resiko tinggi ditanggung berdasarkan tarif Peraturan Daerah (Perda). “Bagi peserta kepesertaan program JAKKAD tidak mampu yang dirawat di rumah sakit tetap dilayani kelas III,” katanya.

Dengan diintegrasikan kepesertaan JAKKAD ke BPJS Kesehatan, dikatakan Gunawan, maka terjadi peningkatan pelayanan kesehatan. Dengan kepesertaan JAKKAD, pelayanan kesehatan hanya untuk wilayah Kabupaten Dompu. “Ketika dirujuk ke Provinsi atau keluar daerah, kepesertaan JAKKAD tidak berlaku. Tapi dengan diintegrasikan ke BPJS Kesehatan, pelayanan tidak hanya di layanan dasar, tapi sampai layanan lanjut,” terangnya.

Gunawan pun mengaku, komitmen RSUD Dompu akan terus meningkatkan pelayanan dan melakukan pembenahan terhadap kekurangan yang ada. Diantaranya dengan memberikan pelayanan yang ramah dan transparan. “Motto kami, siap melayani setulus hati dengan senyum,” katanya. (ula/*)