RPH Standar Internasional Terbengkalai, Kementan Minta NTB Kenakan Sanksi Rp4 Miliar Pemotongan Hewan Sembarangan

Syamsul Ma'rif (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan), drh. Syamsul Ma’rif, M.Si., meminta pemda di NTB bersikap tegas terhadap aktivitas pemotongan hewan sembarangan di luar rumah potong hewan (RPH). Pemda diminta menegakkan aturan dengan mengenakan sanksi pidana penjara dua tahun dan denda Rp4 miliar bagi yang memotong hewan di luar RPH.

“Karena memang di peraturan, tidak boleh memotong hewan apalagi dagingnya untuk diedarkan yang dipotong di luar rumah potong hewan. Itu sudah melanggar. Bisa dipenjara dua tahun, tapi dendanya Rp4 miliar,” kata Syamsul dikonfirmasi usai menghadiri Lokakarya dan Temu Bisnis Penguatan Rantai Pasok Daging Sapi Lokal Berkualitas Tinggi di NTB, bertempat di Kawasan Wisata Senggigi, Lombok Barat, Kamis, 24 Juni 2021.

Iklan

Dengan menertibkan pemotongan hewan sembarangan yang marak di masyarakat. Maka RPH standar internasional yang berada di NTB akan hidup. Saat ini, ada empat RPH standar internasional yang terbengkalai di NTB. Antara lain RPH Banyumulek, RPH Poto Tano, RPH Sumbawa dan RPH Kota Bima.

Syamsul mengatakan RPH dibangun oleh Pemda kabupaten/kota dengan dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga, operasional RPH juga menjadi tanggung jawab Pemda.

“Sehingga kalau RPH itu tidak jalan, yang perlu kita jewer kabupaten/kota. Dan itu amanat UU, tak boleh ditelantarkan. Karena semua harapan kita di aturan itu, pemotongan harus di RPH. Kecuali, bila hari besar keagamaan,” terangnya.

Ia menegaskan pemberian saksi pidana dan denda sebesar Rp4 miliar harus diterapkan. “Tergantung sekarang, bisa ndak daerah itu, berani ndak daerah mengeksekusi itu. Daerah yang mengeksekusi, bukan kita. Pusat menyiapkan payung hukumnya,” jelas Syamsul.

Ia menyinggung soal RPH Banyumulek yang cukup besar telah dibangun namun sekarang menjadi terlantar. Selain masih banyaknya pemotongan hewan di luar RPH. RPH yang terlantar juga disebabkan kekurangan sapi potong.

“Bagaimana bahan baku tidak kekurangan. Karena kita masih senang mengirim sapi hidup ke Jakarta. Kenapa ndak dipotong di sini saja. Kita bisa bantu untuk perbaikannya,” tandasnya. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional