Rp750 Miliar Dana Segar dari SMI Bisa Bantu Pulihkan Ekonomi NTB

Sambirang Ahmadi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pinjaman senilai Rp750 miliar yang akan diperoleh Pemprov NTB dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dapat membantu NTB dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Pada gilirannya, ini akan mengakselerasi pemulihan ekonomi NTB dari beban pandemi Covid-19.

Penilaian itu dikemukakan Ketua Komisi III DPRD NTB (Bidang Keuangan), Sambirang Ahmadi, S.Ag, M.Si, yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (11/7).

Iklan

Sambirang menjelaskan, rencana pinjaman ke SMI memang berawal dari dorongan pihaknya. ‘’Memang terus terang, kami yang dorong, dari Komisi 3 yang memang membidangi keuangan dan pendapatan daerah ini, kami melihat pendapatan daerah kita ini cukup terseok-seok karena Covid ini,’’ ujar Sambirang.

Ia menjelaskan, saat ini, pandemi telah menurunkan realisasi pendapatan di NTB, khususnya yang bersumber dari PAD. Pajak kendaraan bermotor, anjlok. Sebab, daya beli kendaraan bermotor yang menurun. ‘’Dengan Covid ini tentu daya beli masyarakat menurun sehingga penjualan mobil juga tentu terdampak. Sehingga kita tidak bisa berharap betul terhadap peningkatan target pendapatan kita dari sektor pajak kendaraan ini. Pajak lainnya kan dari bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan,’’ ujarnya.

Sumber pendapatan lain yang tergerus pandemi adalah retribusi usaha-usaha kecil. Selama pandemi, usaha-usaha kecil nyaris mati suri. Dengan sendirinya, mereka tidak bisa memberikan retribusi sesuai yang diharapkan. ‘’Paling terpukul itu retribusi. Aset kita, kita tahu banyak yang idle. Aset kita walaupun sudah kita kontrak kerjasama dengan pihak ketiga, tapi kontribusinya tidak seberapa, karena kontraknya terjadi saat orde baru, sehingga nilai pasarnya sudah jauh dibanding sekarang,’’ ujarnya.

Untuk mendorong peningkatan PAD dari pemanfaatan aset, pihaknya mendorong agar aset-aset dengan kontrak yang sudah ditekan sejak orde baru, segera diperbaruhi. Terutama yang menyangkut besaran kontribusi yang diberikan sebagai imbal pemanfaatan aset tersebut.

‘’Aset yang kontraknya di jaman orde baru, seperti GTI, Golong dan lain-lain, untuk di-adenddum juga. Terutama di nilai kontribusinya, sesuai nilai ekonomi terkini,’’ katanya. Sementara aset-aset yang sudah dikerjasamakan namun tidak kunjung dibangun, sebaiknya diputus kontraknya.

Sambirang menegaskan, lemahnya daya dukung berbagai sumber pemasukan daerah itulah yang mendorong pihaknya menginisiasi pinjaman ke SMI. “Kita mendorong pemerintah untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman yang disediakan pemerintah pusat untuk semua daerah yang berminat. Dan ini rebutan. Daerah-daerah besar, DKI, Jawa Barat, Banten, itu juga malah mereka yang pertama. Malah kita lihat, NTT juga minjamnya itu di atas 1 triliun. Kenapa kita tidak,” ujarnya.

Sambirang menegaskan, NTB sangat memenuhi syarat untuk memperoleh pinjaman tersebut. Saat ini, NTB memiliki proyek-proyek infrastruktur yang berimplikasi terhadap serapan tenaga kerja.
Proyek-proyek ini berpeluang macet jika Pemprov NTB tidak bisa menyediakan anggaran sesuai harapan.

‘’Misalnya, proyek percepatan infrastruktur yang ditetapkan dengan perda tahun jamak. Itu kan berakhir 2022,’’ ujarnya. Menurutnya, dari Rp750 miliar, saat ini baru sekitar Rp200 miliar yang direalisasikan untuk proyek tersebut. Padahal, seharusnya setiap tahun pemerintah mengalokasikan sebesar Rp250 miliar selama tiga tahun.
‘’Tapi tahun ini saja, angkanya masih sekitar 200an miliar. Berarti kan kita punya beban di APBD 2022 itu lebih tinggi lagi. Ini karena Covid maka kita tidak bisa merealisasikan penganggaran perda tahun jamak itu sesuai skenario,’’ ujarnya.

Rencana lain yang bisa didanai dengan pinjaman itu adalah pengembangan infrastruktur untuk mendukung pembangunan Sirkuit Mandalika.

Sambirang menegaskan, pembangunan di sektor infrastruktur akan bisa membangkitkan ekonomi, sebab, geliat pembangunan infrastruktur bisa menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. ‘’Kemudian dia merangsang pergerakan barang dan jasa. Pergerakan barang dan material. Itu kan memberikan dukungan peningkatan daya beli. Jadi berkorelasi betul dengan program fasilitas pemulihan ekonomi nasional yang disediakan pusat melalui PT SMI,’’ ujarnya.

Ia menegaskan, pada akhirnya, kebijakan pinjaman ini akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat NTB karena akan menyerap tenaga, hingga pergerakan barang dan jasa di masyarakat.

‘’Itulah yang mendorong kami meminta pemerintah untuk memanfaatkan itu. Alhamdulillah pemerintah merespon, kemudian dilakukanlah permohonan ke sana. Dan kabar baiknya, proposal Pemerintah NTB itu diterima. Insya Allah ini akan cukup meringankan beban APBD kita di tahun 2022,’’ pungkasnya. (aan)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional