Rp7,1 Miliar Dana BOS Belum Dieksekusi Sekolah

Haeruddin (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) afirmasi dan kinerja di Lombok Barat (Lobar) senilai Rp 7,1 miliar lebih tak bisa dieksekusi tahun 2019 lalu, karena terlambat masuk ke Pemda. Dana yang tersebar di 80 sekolah ini pun dieksekusi tahun ini dengan mengarahkan penggunaannya untuk pencegahan Covid-19 dan mendukung pembelajaran di masa pandemi.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar H. Haeruddin mengatakan terkait persoalan BOS afirmasi tahun lalu tidak berani dieksekusi, karena terlambat masuk, sehingga sangat mepet waktunya. Untuk mengeksekusi anggaran ini juga perlu dibuat semacam aturan berupa peraturan daerah.

Iklan

Saat ini, ujarnya, anggaran ini sedang dieksekusi. Sekolah tengah melakukan proses pembelian untuk kebutuhan peralatan penanganan pandemi, tablet, paket internet dan lain-lain.

Anggaran ini jelas dia masuk ke rekening sekolah dengan jumlah sekolah yang menerima sebanyak 80 sekolah. Untuk penggunaan dana ini ada juknis dari pusat. Di mana mengacu juknis 2019 dana ini dipakai untuk pembelian tablet. Setelah masuk Silpa, muncul juknis baru boleh digunakan untuk yang lain termasuk pembelajaran selama pandemi seperti pembelian tablet, menguatkan internet, pembelian paket internet, masker.

‘’Dan yang harus lengkap adalah sarana prasarana Covid-19, seperti alat cuci tangan, hand sanitizer dan alat ukur suhu tubuh.  Pihak sekolah yang langsung membeli melalui Sistem SIPlah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah),”imbuh dia.

Pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada sekolah, karena dinas ingin  mendampingi, mengontrol agar sekolah tidak bermasalah di lapangan. Sehingga kalau ada pihak ketiga yang masuk ke sekolah perlu diidentifikasi dan dicek, termasuk barangnya memenuhi spek atau tidak. “Kami cek benar tidak barangnya memenuhi spek, biar teman-teman (sekolah) tidak bermasalah di kemudian hari,”kata dia.

Setelah barang dipastikan sesuai spek barulah dibeli oleh sekolah. langkah lainnya, pihaknya mengontrol melalui penerbitan rekomendasi. “Kalau ndak ada alat kontrol nanti semau-maunya, karena BOS ini masuk penilaian WTP,” ujar dia. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here