Rp7 Triliun Dikucurkan untuk Mandalika, Borobudur dan Toba

Salah satu sudut KEK Mandalika. Mandalika, salah satu dari tiga destinasi paling prioritas di Indonesia yang mendapat bantuan pusat. (Suara NTB/kir)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Pusat dan Bank Dunia memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor pariwisata Mandalika, Borobudur dan Dana Toba. Untuk pengembangan pariwisata di tiga destinasi paling prioritas di Indonesia itu, Pemerintah Pusat dan Bank Dunia akan mengucurkan dana sekitar 700 juta dolar Amerika atau sekitar Rp7 triliun lebih.

Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Leonardo Adypurnama yang dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, akhir pekan kemarin menjelaskan Pemerintah Pusat bersama Pemda sedang menyusun rencana aksi Indonesia Tourism Development Program (ITDP) yang didukung Bank Dunia. Dimana, Pemerintah Pusat memfokuskan program tersebut pada tiga destinasi wisata prioritas nasional. Yakni Mandalika dan sekitarnya, Borobudur dan Dana Toba.

Iklan

‘’Dengan program ini, pemerintah berkolaborasi dengan Bank Dunia. Dananya 60 persen pemerintah, 40 persen Bank Dunia,’’ kata Adypurnama.

Ia menyebutkan, total dana yang dianggarkan sebesar 700 juta dolar Amerika. Dimana, 400 juta dolar Amerika disiapkan Pemerintah Pusat. Sedangkan 300 juta dolar Amerika disiapkan oleh Bank Dunia. ‘’Jadi sekitar Rp7 triliun,’’ sebutnya.

Untuk alokasi anggaran masing-masing destinasi, Adypurnama belum menyebutkan angka pastinya. Pasalnya, saat ini sedang disusun rencana kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemda.

‘’Berdasarkan rencana kerja terpadu itu kemudian dihitung kebutuhan anggarannya untuk masing-masing daerah. Nanti gambarannya Bulan Juli, akan terlihat pembagiannya,’’ jelasnya.

Adypurnama menjelaskan, akan disusun program pengembangan pariwisata pada tiga destinasi prioritas tersebut selama 25 tahun ke depan. Prosesnya sudah dimulai dan sudah selesai tahap pengumpulan data. Selanjutnya, bersama-sama dengan Pemda menyusun rencana aksinya.

Dari rencana aksi tersebut, lanjut Adypurnama akan diketahui berapa biaya untuk pembangunan infrastruktur pendukung, pemberdayaan masyarakat hingga proyeksi investasi yang akan masuk.

‘’Yang terlibat dalam kegiatan ini selain Bappenas, juga Kementerian PUPR untuk infrastruktur. Kementerian Pariwisata untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri. Juga untuk pengembangan SDM dan BKPM untuk investasi,’’ jelasnya.

Dengan adanya program ini, kata Adypurnama, akan banyak percepatan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan. Termasuk juga peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.

‘’Kami memikirkan jangka panjangnya, kalau Lombok sudah pulih, infrastruktur siap, SDM siap. Itu bantuan jangka panjang. Harapannya Lombok menjadi destinasi unggulan,’’ kata Adypurnama. (nas)