Rp56,5 Juta Terkumpul Selama Sepekan Razia Masker

Masyarakat yang terjaring razia tidak menggunakan masker di Jalan Raya Rakam Selong Lombok Timur diberikan sanksi sosial. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Selama sepekan pelaksanaan operasi penegakan protokol Covid-19 kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum, terjaring sebanyak 1.923 orang di seluruh NTB. Dari jumlah tersebut, sebanyak 525 masyarakat umum dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kena sanksi denda sesuai Perda No. 7 Tahun 2020. Jumlah uang denda yang terkumpul sebesar Rp56,5 juta.

‘’Sampai tadi pagi, Minggu 20 September 2020 jam 07.35 Wita, yang sudah terhimpun datanya, penegakan Perda dan Perkada terkait Pendisiplinan Protokol Kesehatan seluruh NTB. Terdapat 1.923 orang pelanggar,’’ sebut Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 20 September 2020.

Iklan

Sebagaimana diketahui, operasi penegakan protokol Covid-19 sesuai Perda No. 7 Tahun 2020 telah dimulai sejak Senin, 14 September lalu. Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota di NTB yang dilakukan Satpol PP, Bappenda, TNI dan Polri.

Dari 1.923 pelanggar protokol Covid-19 atau masyarakat yang tidak memakai masker. Sebanyak 525 orang kena sanksi denda, sebesar Rp100 ribu untuk masyarakat umum dan Rp200 ribu untuk ASN. Sedangkan, 1.398 orang kena sanksi sosial.

Dari 525 pelanggar yang kena sanksi denda, sebanyak 485 orang merupakan masyarakat umum dengan total denda terkumpul sebesar Rp48,5 juta. Sedangkan 40 orang merupakan ASN, dengan total denda terkumpul sebesar 8 juta.

Dalam Perda No.7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang dijabarkan dalam Pergub, masyarakat umum yang tak menggunakan masker di tempat umum bisa dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 ribu. Sedangkan bagi ASN yang tak menggunakan masker di tempat umum, dendanya lebih besar yaitu Rp200 ribu.

Sementara bagi penyelenggara kegiatan apabila tidak mempraktikkan protokol Covid bisa didenda Rp 250 ribu. Sedangkan bagi pengurus atau penanggung jawab fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka penanggulangan penyakit menular akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 400 ribu. (nas)