Rp1,8 Miliar Dicoret dari Kegiatan Penanganan Kawasan Terdampak Gempa

H. M. Kemal Islam. (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Mataram melepas kegiatan pengadaan titik kumpul senilai Rp1,8 miliar pada proyek penataan kawasan terdampak gempa di Kota Mataram. Hal tersebut dilakukan untuk mengejar tender seluruh paket kegiatan agar dapat dilaksanakan pada awal Juni.

“Kita targetkan 5 Juni besok sudah tender dengan nilai akhir Rp23 miliar,” ujar Kepala Disperkim Kota Mataram, H. M. Kemal Islam saat memberikan keterangan, Kamis, 3 Juni 2021. Menurutnya, paket yang dilepaskan adalah pengadaan titik kumpul di Lingkungan Gontoran yang sampai saat ini terkendala pembebasan lahan.

Iklan

Pada rencana awal pihaknya akan melakukan pembebasan lahan seluas 10 are untuk kebutuhan titik kumpul di wilayah tersebut. Namun sampai dengan akhir Mei lalu pemilik tanah hanya bersedia menjual keseluruhan lahan dengan total mencapai 28 are.

Kondisi tersebut diperparah dengan proses pembebasan lahan yang membutuhkan waktu paling cepat tiga bulan. Sedangkan tender harus segera dilakukan pada minggu pertama Juni agar anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat tidak hangus.

“Persoalan lainnya kalau pun kita teruskan yang itu untuk 28 are, setidaknya kita butuh Rp2,8 miliar dengan hitungan Rp100 juta per are. Dengan kondisi kita sekarang ini, tidak bisa kita menyiapkan itu semua dalam waktu cepat. Jadi kita batalkan saja dan kita tunda dulu sementara,” jelas Kemal.

Dengan demikian, pihaknya hanya melanjutkan penyiapan titik kumpul di wilayah Pengempel Indah dengan luasan lahan yang disiapkan mencapai 18 are. Titik kumpul tersebut diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan mitigasi jika kedepan bencana gempa terjadi lagi di NTB.

Penataan kawasan terdampak gempa tersebut diakomodir melalui program Kota tanpa Kumuh (KoTaKu). Target penanganan melingkupi tiga lingkungan di Kecamatan Sandubaya. Antara lain Pengempel, Gontoran, dan Tegal.

Di sisi lain, pihaknya juga mengerluarkan paket pengadaan jamban keluarga dari program penataan tersebut. Mengingat pemerintah pusat telah menginstruksikan agar seluruh program hibah dikeluarkan dari penataan kawasan terdampak gempa.

“Jamban keluarga ini nilainya sekitar Rp1,5 miliar, kemudian yang titik kumpul di Gontoran Rp1,8. Itu yang kita keluarkan (dari paket program). Sehingga dari anggaran awal Rp27 miliar sekarang hanya sisa sekitar Rp23 miliar,” ujarnya.

Sisa anggaran tersebut nantinya akan dibagi menjadi beberapa kegiatan. Antara lain penataan lingkungan terdampak gempa dan pembukaan akses jalan Tegal-Gontoran, serta pembangunan tiga jembatan penghubung yang diambil-alih dari program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram.

Penataan kawasan terdampak gempa menurut Kemal dibutuhkan merujuk pada kondisi infrastruktur yang masih rusak akibat bencana 2018 lalu. Fasilitas yang perlu dibenahi antara lain jalan, drainase, instalasi pengelolaan air limbah, dan lain-lain.

Untuk program pembukaan akses jalan Tegal-Gontoran sepanjang 600 meter juga dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan antara kedua wilayah tersebut. (bay)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional