Rp128 Miliar PAD Kota Mataram Hilang

Sejumlah pelanggan antre di depan kasir salah satu toko swayalan di Cakranegara, Sabtu, 18 April 2020. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram telah menghitung sekitar Rp128 miliar pendapatan asli daerah (PAD) hilang atau tidak terpungut. Hal ini sebagai imbas dari minimnya penerimaan dari sektor pajak hotel dan restauran. Turun drastisnya okupansi hotel dan kunjungan ke restoran akibat penularan virus corona.

Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menyebutkan, wabah Coronavirus Disease atau Covid-19 berdampak dari sisi pengeluaran daerah untuk penanganan pandemi tersebut. Menurut dia, tidak saja dari PAD, penerimaan dari pemerintah pusat juga ada pemotongan akibat penerimaan negara berkurang.

“Kita lihat dampaknya di satu sisi pengeluaran kita begitu besar untuk penanganan Covid-19 ini,” ungkap Syakirin dikonfirmasi akhir pekan kemarin. Minimnya penerimaan dari pajak, restoran, tempat hiburan dan lainnya jelas berpengaruh terhadap belanja program. Di satu sisi, pemerintah pusat juga menekankan kepada daerah untuk merealokasikan anggaran untuk penanganan virus Corona. Dengan penanganan ini kata Syakirin, Pemkot Mataram merefocusing belanja yang tersedia.

“Begitu banyak instruksi dari Mendagri dan SKB menteri  Dalam arahannya adalah belanja modal diptong 50 persen dan belanja lain,” jelasnya. Anggaran tersedia ini dialihkan untuk Covid-19. Sehingga, penerimaan dirasionalisasikan. Jika tidak dirasionalisasikan sementara telah anggarkan, tetapi tidak ada uang justru jadi masalah. Syakirin mengaku, dampak dari Corona rata – rata semua belanja modal terasa.

Meskipun demikian, fokusnya adalah bagaimana masyarakat bisa bertahan hidup. Pola penggunaan belanja modal ini pun menggunakan padat karya. “Orang disuruh bekerja supaya perputaran uang terasa di daerah,” ujarnya.

Salah satu kebijakan realokasi anggaran tersebut yakni memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Terutama, karyawan yang dirumahkan atau di-PHK oleh perusahaan. Organisasi perangkat daerah (OPD) diminta bergerak mendata karyawan ataupun masyarakat yang terdampak.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh merincinkan, Pemkot Mataram membutuhkan anggaran untuk penanganan atau pencegahan penyebaran virus Corona serta bantuan kepada masyarakat yang terdampak mencapai Rp135 miliar.

Sebagian dana dialokasikan untuk jaring pengaman sosial (JPS) Rp72 miliar. Kebutuhan anggaran sesuai dengan kebijakan refocusing telah disisir anggaran program di masing-masing OPD. Dari perubahan refocusing sehingga nilai dirasionalisasikan dari program mencapai Rp350 miliar. Rasionalisasi hampir 25 persen APBD Kota Mataram, karena diproyeksikan terjadi penurunan PAD mencapai Rp128 miliar lebih. (cem)