Rp1,2 Triliun APBD NTB untuk Benahi Pendidikan

Kadis Dikbud NTB, H. Muh. Suruji (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Tahun 2019 mendatang, Pemprov menggelontorkan dana sebesar Rp1,2 triliun untuk membenahi sektor pendidikan. Dana sebesar itu akan diprioritaskan untuk peningkatan mutu dan sarana prasarana pendidikan di NTB.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram kemarin menegaskan, anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam APBD sudah berada di atas angka 20 persen. ‘’Di Dinas Dikbud saja Rp1,2 triliun dari Rp5,4 triliun APBD. Prioritasnya ke depan peningkatan mutu pendidikan, sarana prasarana, mutu pembelajaran,’’ kata Suruji.

Iklan

Suruji tak merinci peruntukan anggaran sebesar Rp1,2 triliun tersebut. Namun, ia mengatakan anggaran akan diprioritaskan untuk peningkatan mutu pendidikan, penambahan ruang kelas baru dan lainnya.

‘’Makanya besok (tahun 2019) tak ada lagi revitalisasi MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), pelatihan calon kepala sekolah, pelatihan pengawas, selesai sudah. Tinggal sekarang bagaimana melaksanakan tugas, bagaimana mutu pembelajaran dan lainnya,’’ imbuhnya.

Selain untuk peningkatan mutu pendidikan, Suruji mengatakan perbaikan sarana prasarana pendidikan masih tetap dilakukan 2019. Ia mengatakan, Pemprov menginginkan semakin banyak siswa SMK dan SMA. Sehingga perlu adanya tambahan ruang kelas baru.

‘’Kita ingin siswa SMK semakin banyak. Kita ingin SMA tambah banyak. Supaya bisa angka partisipasi murni terus naik. Maka ruang kelas baru  terus bertambah,’’ ujarnya.

Ditanya mengenai lulusan SMK yang menjadi penyumbang pengangguran di NTB, Suruji mengatakan ke depan pembangunan SMK harus sesuai potensi lapangan kerja. Lulusan SMK harus terampil, sehingga perlu penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung keterampilan siswa SMK.

Sektor pendidikan NTB masih dihadapkan pada permasalahan rata-rata lama sekolah yang  belum mencapai target RPJMD. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, pada 2016, Pemprov menargetkan rata-rata lama sekolah sebesar 7,40 tahun. Namun baru terealisasi sebesar 6,79 tahun.

Capaian indikator rata-rata lama sekolah selama 2012 – 2016 bergerak lambat. Pada 2012, rata-rata lama sekolah sebesar 6,33 tahun, 2013 sebesar 6,54 tahun, 2014 sebesar 6,67 tahun dan 2015 sebesar 6,71 tahun.

Suruji mengatakan, dalam menghitung rata-rata lama sekolah yang dihitung penduduk yang berusia 21 tahun ke atas. Sementara, penduduk yang berusia 21 tahun ke bawah tidak dihitung.

‘’Rata-rata lama sekolah itu akan berubah dalam jangka waktu tidak pendek. Tidak tiga tahun, lima tahun, enam tahun. Tapi dalam jangka waktu 10 tahun ke atas dalam suatu daerah. Ketika pemerintah itu memulai gerakan lama sekolah,’’ kata Suruji. (nas)