Rp105 Miliar untuk Tekan Angka Kemiskinan

0
Relawan Tulus Angen Comunity (TAC) Loteng mendatangi warga miskin di Desa Batujai. Hingga saat ini terhitung ada 128 jiwa penduduk Loteng yang masih berada di bawah garis kemiskinan. (Suara NTB/ist)

Praya (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengalokasikan anggaran tidak kurang dari Rp105 miliar untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di tahun 2021 ini. Alokasi anggaran tersebut tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng. Namun demikian, dengan adanya rencana refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, alokasi anggaran penanganan kemiskinan tersebut berpotensi berkurang.

“Tapi kita berharap mudah-mudahan saja tidak terjadi pengurangan. Supaya program pengentasan kemiskinan di Loteng bisa lebih maksimal,” ungkap Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Loteng, Saepul Muslim, S,Pt., kepada Suara NTB, Sabtu, 20 Maret 2021.

IKLAN

Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng menjadi OPD dengan alokasi anggaran terbesar mencapai Rp 37,5 miliar. Diarahkan untuk pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) serta jaminan kesehatan masyarakakat (BPJS) daerah. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rp 31,2 miliar. Itu untuk program peningkatan air bersih bagi masyarakat miskin, stunting dan ibu hamil.

Selanjutnya ada Dinas Lingkungan Hidup (LH) Rp 9,6 miliar untuk program jamban keluarga, MCK dan sanitasi. RSUD Praya Rp 6,05 miliar untuk belanja obat-obatan dan barang pakai habis rumah sakit, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Rp 5,09 miliar untuk keperluan pembinaan dan pembangunan fasilitas penunjang pedagang kecil. Ada juga anggaran Rp 3,5 miliar untuk Dinas Koperasi dan UKM, bagi pembinaan dan pemasaran UMKM.

OPD lainnya, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Sosial, DPMD, Dinas Perkim hingga DP3AP2KB juga dapat alokasi anggaran. Antara Rp 400 juta hingga Rp 2,6 miliar. “Tapi sekali lagi, ini alokasi anggaran sebelum refocusing. Kemungkinan bisa berkurang kalau kena kebijakan refocusing anggaran,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Loteng, Drs. H. Syamsudin, dalam rapat koordinasi TKPKD Loteng, tengah pekan kemarin mengungkapkan laju penurunan kemiskinan di Loteng cenderung melambat dalam dua tahun terakhir. Setelah sempat mencatat angka penurunan kemiskinan cukup tinggi sebesar 1,44 persen di tahun 2018 lalu, laju penurunan kemiskinan merosot tajam setahun kemudian di angka 0,24 persen.

Dan, tahun 2020 lalu kembali melambat dengan penurunan kemiskinan hanya 0,19 persen, sehingga saat ini angka kemiskinan di Loteng masih di angka 13,44 persen atau sekitar 128.100 jiwa penduduk Loteng. “Banyak faktor yang menyebabkan angka penurunan kemiskinan melambat. Selain pengaruh bencana yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir juga karena faktor inflasi serta pola konsumsi masyarakat,” sebutnya.

Meski melambat, ujar Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.I.P., persentase angka kemiskinan Loteng masih di bawah rata-rata provinsi. Angka kemiskinan Loteng hanya kalah dari Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) maupun Kota Bima. Tapi harus diingat, jumlah penduduk Loteng jauh lebih banyak, sehingga persoalan kemiskinan jauh lebih berat dan kompleks.

Kendati demikian, pemerintah daerah tetap akan berupaya maksimal terus menekan angka kemiskinan hingga mencapai di bawah 10 persen dalam beberapa tahun ke depan. Walaupun diakui, target tersebut tidak mudah. (kir)